JAYAPURA-Delapan bulan pasca tewasnya dua warga Intan Jaya Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuka kembali proses penyidikan terhadap kasus yang terjadi April 2021 lalu. Sebelumnya dalam kasus tersebut, sembilan orang anggota TNI menjadi tersangka karena membakar dua jenazah warga Hitadipa tersebut.
Panglima Andika Perkasa menyebutkan, dalam kasus tewasnya dua warga tersebut, sudah ada dua oknum TNI yang sudah diproses hukum dan memiliki kekuatan hukum. “Terkait kasus di Intan Jaya, ada dua kasus yang saat ini dalam proses. Satu kasus tentang meninggalnya Pdt. Yeremia Zanambani dan hilangnya dua orang warga Luther Zanambani dan Apinus Zanambani. Namun, yang sudah disidangkan adalah hilangnya dua orang warga dan itu saya kawal sejak saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat,” beber Panglima Andika Perkasa.
Menurut Panglima, itu adalah tindakan-tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. “Bagaimana kita harus mulai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, siapapun manusianya,” tegasnya.
Dijelaskan Panglima, proses hukum atas hilangnya dua warga Hitadipa sudah berjalan yang memiliki beberapa berkas dan peradilannya ada beberapa untuk kasus ini. Yang pertama adalah terhadap Komandan Batalyon yang saat itu melakukan tugas operasi di Intan Jaya berpangkat mayor dan perwira penghubung Kodim yang juga berpangkat mayor.
“Dua terdakwa ini sudah putus hukumannya dan sudah berkekuatan hukum. Tetapi saya tidak terima, saya harus menjaga nama TNI. Sekarang dengan tugas saya sebagai Panglima TNI, saya buka kembali penyidikannya karena saya tidak terima,” tuturnya.
“Jangan hanya karena satu dua oknum kemudian nama TNI dan lebih parah lagi nama pemerintah dibawa-bawa. Saya mengawal dan saya sudah membuka kembali penyidikan untuk disidangkan kembali. Saya yakin, kita bisa menuntut yang sangat berat terhadap dua terdakwa yang kasusnya sudah selesai dan sudah berkekuatan hukum tetap,” sambungnya.
Lanjut Panglima menerangkan, namun ada juga personel yang disidangkan yang masuk kedalam kasus atas hilangnya dua orang warga tersebut dan mendapatkan pengawalan. Sebab, belum berkekuatan hukum tetap.
“Saya ingin rekan-rekan juga mengawal apa hasilnya nanti. Tidak ada maksud saya dan TNI untuk menutupi apalagi membela yang salah, hukum harus ditegakan kepada siapapun,” tambahnya.
Sebelumnya, 9 orang anggota TNI menjadi tersangka karena diduga membakar dua jenazah warga Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani. Kedua korban tersebut memiliki marga sama dengan Pdt. Yeremia Zanambani, yang meninggal diduga lantaran ditembak.
Adapun tindakan membakar kedua jenazah itu demi menghilangkan jejak. Setelah membakar keduanya, abu mayatnya dibuang ke Sungai Julai, Distrik Sugapa kala itu. Kedua korban saat itu diduga disiksa lantaran dicurigai sebagai kelompok bersenjata.
Adapaun para tersangka melanggar Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 ayat (2) ketiga, Pasal 351, Pasal 181, dan Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, kasus terbunuhnya dua warga sipil itu tidak berdiri sendiri. Kasus tersebut rangkaian hingga terbunuhnya Pdt. Zanambani yang diduga ditembak oknum TNI.
Frits menerangkan, dari kronologi yang ada, kasus berawal dari penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani. Kemudian ada tuntutan dan pertanyaan dari Pdt. Zanambani yang kemudian mengundang gejolak masyarakat Intan Jaya termasuk KKB.
“Penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani satu rangkaian hingga terbunuhnya Pdt. Zanambani pada September 2020 lalu,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/12)
Dikatakan Frits, Panglima TNI yang saat itu menjabat sebagai KSAD merupakan orang pertama yang kemudian memerintahkan Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penghilangan paksa kedua warga sipil sekaligus mengumumkan hasilnya. “Panglima telah melakukan sebuah inisiatif kesatria untuk mengungkap kasus ini,” tegasnya.
Dikatakan, ada dua tim atas perintah negara sudah melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan rangkaian kasus terbunuhnya Pdt. Zanambani. Satu tim dipimpin Polhukam dan satu tim dipimpin oleh Komnas HAM. Hasil dari investigasi dua kasus ini telah diserahkan kepada Menkopolhukam dan telah disampaikan kepada Presiden.
“Dari dua hasil investigasi yang dilakukan, menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum TNI yang bertugas waktu itu di Hitadipa atas terbunuhnya Pdt. Zanambani kala itu,” ucap Frits.
Menurut Frits, Panglima TNI bisa menggunakan yudis prudential dan terobosan dari langkah dia sebelumnya untuk mengungkap peristiwa kematian Pdt Zanambani. Dimana bisa berangkat dari dua hasil investigasi yang dilakukan Menkopolhukam dan Komnas HAM.
“Sebagai Panglima TNI, jika mau menggunakan pendekatan non peran ataupun non operasi untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan di Papua, maka penegakan hukum terhadap dua kasus ini dan kasus kasus lainnya menjadi satu-satunya cara yang paling berwibawa. Cara paling terhormat dan cara menjunjung kemanusiaan untuk meyakinkan orang Papua, masyarakat Indonesia dan mekanisme internasional dalam konteks HAM. Memang, Panglima TNI punya komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI,” pungkasnya. (fia/nat)
Editor : izak-Indra Zakaria