JAKARTA – Upaya untuk menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Hal itu bisa jadi satu-satunya jalan untuk melakukan perubahan terkait presidential threshold (PT). Sebab, jalur lain, yakni revisi UU Pemilu, kecil kemungkinan bakal terjadi dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, revisi UU Pemilu tidak mungkin berjalan segera. Sisa waktu saat ini tidak memungkinkan karena tahapan Pemilu 2024 bakal dimulai tahun depan. DPR, menurut dia, perlu berpegang pada aturan yang sudah ada, alih-alih memaksakan revisi.
Ketua harian Partai Gerindra itu menambahkan, tahapan revisi UU Pemilu juga tidak sederhana dan membutuhkan waktu pembahasan yang panjang. ’’Proses tahapan pemilu yang sudah jalan ini kemudian akan terganggu kalau kami membuat lagi revisi-revisi yang waktunya juga nggak akan cukup,’’ jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, (20/12).
Dia menampik anggapan DPR untuk menutup pintu aspirasi publik, yang meminta perubahan substansi PT di UU Pemilu. Dasco juga tidak sepakat sistem yang berlaku sekarang dianggap tidak ideal. ’’Kita sudah berapa kali pemilu kok, kalau kita bilang nggak ideal sekarang, berarti kan nggak konsisten,’’ paparnya.
Beda sikap, Partai Demokrat mendukung upaya sejumlah pihak mendorong PT nol persen. Misalnya, gugatan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan mengajukan judicial review terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani memandang ketentuan PT 20 persen sebenarnya bukan amanat UUD 1945 sehingga tidak semestinya dipertahankan.
Aspirasi tersebut, menurut Kamhar, juga berangkat dari pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 yang menciptakan polarisasi tidak sehat. Dia berharap hal itu bisa dihindari di Pemilu 2024. Sebab, biaya yang mesti ditanggung akibat konflik sosial dan dampak ekonomi juga lebih besar. Hal itu malah kontraproduktif dengan ikhtiar konsolidasi demokrasi yang hendak dituju.
Satu permasalahan lagi adalah ketentuan PT yang terlalu tinggi menghambat tampilnya lebih banyak calon pemimpin berkualitas. ’’Tak hanya membatasi pilihan rakyat, ini juga bertentangan dengan fungsi partai politik dalam hal rekrutmen kepemimpinan nasional,’’ jelas Kamhar. (deb/c12/ba/jpg/far/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria