Bali akan menjadi tempat destinasi wisata kesehatan. Obat, bahan baku obat, serta alat kesehatan diharapkan tidak mengimpor lagi.
JAKARTA – Setiap tahunnya ada dua juta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 97 triliun. Melihat potensi ini, Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas kesehatan dalam negeri ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan dengan asing dikurangi.
Senin (27/12), Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali. Rumah sakit ini terletak di kawasan wisata Sanur. ”Saya harapkan nanti menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Kesehatan,” ujarnya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kepala negara pun mengapresiasi Menteri BUMN dan jajarannya yang telah menggagas pembangunan RS berskala internasional ini. Diharapkan juga akan membawa dampak baik bagi Bali.
“Bali akan menjadi tempat destinasi wisata kesehatan dan ini akan menaikkan wisata ke Bali,” tuturnya. Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit itu diharapkan dapat selesai dan beroperasi di pertengahan 2023.
“Saya harapkan tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan kita tidak mengimpor lagi,” ungkapnya. Jokowi ingin alat kesehatan, obat-obatan, maupun bahan baku obat di dalam negeri.
Untuk menekan impor bahan baku obat, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan BUMN Indofarma untuk pengembangan industri herbal obat-obatan. “Industri herbal sendiri kita punya kekuatan, memang kita mempunyai alam dan punya kultur mengenai industri herbal ini,” kata Erick.
Sementara BUMN Kimia Farma, tetap akan fokus dalam penyediaan obat-obatan generik. Tujuannya untuk memberikan akses obat yang terjangkau bagi masyarakat. Produksi obat-obatan ini juga akan didorong untuk menggunakan bahan baku dalam negeri. ”Empat tahun ke depan kita bisa menekan impor bahan baku obat sampai 75 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan.
”Kalau kita berdiri sendiri-sendiri akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” ujarnya.
Kementerian BUMN telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk atau holding company yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit BUMN yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Secara bisnis, ujar Erick, Bio Farma diharapkan dapat membuka peluang-peluang baru dalam industri kesehatan seperti vaksinasi.
“Yang dicoba sekarang bekerja sama dengan berbagai pihak akan mengembangkan vaksin mRNA atau protein rekombinan,” tuturnya.
Dia mengungkapkan vaksin produksi Bio Farma telah mulai diuji klinis pada 13 Desember lalu. Dengan dimulainya tahapan uji klinis ini Erick berharap Indonesia dapat segera memproduksi vaksin secara mandiri.
“Saya harapkan dengan uji klinis ini ke-1, lalu ke-2, dan ke-3, kita juga bisa menekan impor vaksin di tahun depan,” ungkapnya. Menurutnya, produsen farmasi Tanah Air siap memproduksi 77 juta vaksin pada langkah awal. (lyn/jpg/dwi)
Editor : izak-Indra Zakaria