Dua Tahun Kepemimpinan Firli Dinilai Tak Punya Arah

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 28 Desember 2021 | 10:56 WIB
Firli Bahuri
Firli Bahuri

DUA tahun memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dinilai belum memenuhi harapan publik. Kepemimpinan Firli dkk juga dianggap tak punya arah yang jelas dalam membangun nilai-nilai antikorupsi di lembaga antirasuah tersebut.

Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menjelaskan, masa dua tahun Firli dkk memimpin sangat berbeda dari pimpinan sebelumnya. Salah satunya terkait manajemen. Saut menyebut, kepemimpinan Firli dkk tidak menginspirasi insan KPK untuk bekerja secara cepat, tepat, dan kedap.

“Leader (pemimpin) kalau sudah dari awal memiliki problem (masalah) soal etika, moral, ya susah. Bagaimana mau menginspirasi ke bawah?” kata Saut kepada Jawa Pos setelah jadi penanggap dalam acara Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK di Jakarta, kemarin (27/12).

Firli dkk dilantik sebagai pimpinan KPK pada 20 Desember 2019. Sepanjang dua tahun menjabat, sejumlah kontroversi menerpa KPK. Di antaranya, gaya hidup mewah Firli menggunakan helikopter yang terbukti melanggar etik. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga terbukti melanggar etik karena berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Kontroversi lainnya adalah tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Saut menambahkan, UU KPK hasil revisi semakin memperburuk kondisi. Sebetulnya, kata Saut, UU yang buruk itu bisa menjadi bagus jika pimpinan KPK mempunyai hati nurani dalam memberantas korupsi. ”Sekarang (KPK) sudah hancur lebur,” terangnya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menambahkan, evaluasi masyarakat sipil menyimpulkan bahwa KPK sudah berada di titik nadir. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan Transparency International Indonesia (TII) juga menyimpulkan hal yang sama. ”Narasi penguatan yang kerap disampaikan pemerintah dan DPR terbukti hanya ilusi semata,” kata Kurnia.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, evaluasi tersebut menjadi bahan penyemangat KPK untuk terus bekerja lebih baik. Namun, menurut Ali, KPK akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur dalam UU. Bukan berdasar hasil-hasil survei atau evaluasi itu. (tyo/JPG/rom/k8)

 

Editor : izak-Indra Zakaria