JAKARTA – Satuan pendidikan kini terasa kian mencekam. Sepanjang 2021, ratusan anak dilaporkan mengalami kekerasan seksual di tempat yang harusnya bisa memberi rasa aman tersebut.
Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setidaknya ada 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan pada tahun 2021. Korbannya, 207 anak dengan rentang usia 3-17 tahun. Mirisnya, dari 19 orang pelaku, 55, 5 persen merupakan pendidik atau guru yang harusnya bertugas melindungi mereka selama menjalani proses belajar mengajar di satuan pendidikan. (lihat grafis)
Bagi Komisioner KPAI Retno Listyarti, tahun ini merupakan tahun yang sangat memprihatinkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak begitu marak terungkap di satuan pendidikan. Bahkan di penghujung tahun, publik kembali dibuat geram dengan kasus pemerkosaan terhadap puluhan santriwati di Madani Boarding School, Kota Bandung, yang dilakukan oleh seorang pendidik sekaligus pendiri.
Dari 18 kasus kekerasan seksual yang terungkap pun, mayoritas kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama atau boarding school. Kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek juga 2 diantaranya merupakan sekolah berasrama. ”Bisa jadi ini merupakan fenomena gunung es,” ujarnya (28/12).
Ada banyak modus yang digunakan oleh pelaku saat menjalankan kelakuan bejatnya. Mulai dari mengiming-imingi korban mendapat nilai tinggi, diiming-imingi jadi Polwan, diiming-imingi bermain game online di tablet pelaku, pelaku minta dipijat korban lalu korban diraba-raba bagian intimnya saat memijat.
Lalu, ada pula yang meminta korban menyapu gudang namun kemudian secara biadab dicabuli di dalam gudang, mengancam memukul korban jika menolak, mengeluarkan dalil-dalil harus nurut pada guru, hingga dalih terapi alat vital yang bengkok. ”Seluruh pelaku adalah laki-laki. Namun, untuk korban ada anak laki-laki maupun anak perempuan,” paparnya.
Melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan ini, pihaknya mendorong Kementerian Agama memiliki Peraturan Menteri seperti Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Sehingga, dapat dipastikan adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual.
KPAI juga meminta agar kedua kementerian terkait bisa membangun sistem perlindungan berlapis untuk peserta didik selama berada di lingkungan satuan pendidikan. Terutama, pada satuan pendidikan berasrama atau boarding school. Satuan pendidikan juga tak boleh menutup-nutupi kasus yang ada dengan menganggapnya aib. Warga satuan pendidikan wajib melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku diproses hukum sehingga ada efek jera dan tidak ada korban lagi. ”Peraturan Menteri harus disertai penanganan dan penindakan tegas kepada para pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan,” tegas Retno.
Selain itu, Retno turut mendorong Dinas-Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota dan Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap sekolah/madrasah/ pondok pesantren. Selain itu, portal-portal pengaduan kekerasan di satuan pendidikan harus diperbanyak dan dipermudah aksesnya untuk korban dan saksi.
”Orangtua yang menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan berasrama atau boarding school wajib memastikan keamanan lingkungannya. Pastikan rekam jejaknya dan lakukan survey secara mendetail,” paparnya. Selain itu, pastikan orangtua dapat berkomunikasi dengan anak anda secara berkala, minimal komunikasi melalui telepon seluler untuk video call dengan anak. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria