JAKARTA – Perkara Bupati Probolinggo (nonaktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin bakal disidang. Itu setelah berkas penyidikan keduanya dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum (JPU). Pasangan suami istri (pasutri) tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo itu rencananya disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menerangkan penyerahan tersangka (tahap II), termasuk barang bukti perkara, dari tim penyidik ke tim JPU dilakukan kemarin (28/12). Dengan begitu, kewenangan penahanan Tantri-Hasan beralih dari penyidik ke jaksa. ”Penahanan tetap dilakukan tim JPU. Masing-masing (ditahan) 20 hari ke depan,” kata Ali saat dikonfirmasi Jawa Pos.
Ali menambahkan, tim jaksa punya waktu 14 hari kerja untuk membuat surat dakwaan sembari menyiapkan pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain Tantri-Hasan, tim JPU juga menyiapkan dakwaan untuk dua tersangka lain. Yakni Doddy Kurniawan (Camat Krenjengan) dan M. Ridwan (Camat Paiton).
Sementara terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tantri-Hasan, Ali menyebut masih terus bergulir. Sampai saat ini, kata dia, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk mematangkan konstruksi perkara tersebut. ”Terkait dugaan TPPU, saat ini tim penyidik masih terus megumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya.
Sebelum melimpahkan berkas Tantri dkk, KPK telah menuntaskan berkas perkara penyidikan 18 tersangka pemberi suap untuk jabatan penjabat (pj) kepala desa (kades) tersebut. Pada akhir Oktober lalu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke tim JPU. Kemudian pada November, sidang para terdakwa digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Seperti diberitakan, Tantri-Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengisian jabatan Pj kades di Probolinggo. Pasutri tersebut ditengarai menerima fee Rp 352,5 juta dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang hendak mengisi jabatan Pj kades. Para tersangka itu diamankan lewat operasi tangkap tangan (OTT) Agustus lalu.
Selain perkara suap, KPK juga menelisik indikasi TPPU dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Tantri-Hasan. Komisi antirasuah tersebut telah menemukan dua alat bukti yang cukup terkait kasus tersebut. Tantri-Hasan pun telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus itu. TPPU dan gratifikasi itu merupakan pengembangan kasus suap tersebut.
Untuk diketahui, Tantri merupakan bupati Probolinggo dua periode (2013-2018 dan 2018-2023). Sebelumnya, Hasan pernah menjadi bupati di daerah yang sama selama dua periode pula (2003-2008 dan 2008-2013). Setelah tak lagi menjadi bupati, Hasan melanjutkan karier politiknya sebagai anggota DPR sejak 2014 lalu. Dia tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem.
Masa kepemimpinan Tantri-Hasan yang cukup lama itu menjadi objek penelusuran KPK. Tim penyidik mengumpulkan bukti terkait dugaan gratifikasi. Juga TPPU yang disinyalir dilakukan pasutri tersebut selama menjabat. KPK menduga, Tantri-Hasan melakukan upaya mengaburkan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria