JAKARTA - Partai Buruh sebagai salah satu penantang baru telah menyiapkan sejumlah agenda strategis pada 2022. Salah satu aksi yang akan dilancarkan adalah mengajukan paket gugatan terhadap undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dalam gugatannya, pihaknya akan menguji beberapa norma sekaligus. Yakni terkait ambang batas calon presiden (presidential threshold), ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan verifikasi partai politik. ''Itu tiga hal yang akan disorot partai Buruh,'' ujarnya dalam konferensi pers (30/12).
Said menambahkan, tiga norma tersebut memiliki persoalan. Untuk parliamentary threshold misalnya, sistem tersebut dinilai sebagai alat monopoli partai-partai besar menguasai parlemen. Di sisi lain, sistem itu juga mengakibatkan suara murni masyarakat yang terbuang. ''Bagaimana suara rakyat diberikan ke partai lain yang lolos parliamentary threshold. Padahal satu kursi di DPR saja suara rakyat,'' imbuhnya.
Sebagai tawaran sistem, Partai Buruh mengusulkan penyederhanaan di parlemen melalui ambang batas fraksi. Di mana jumlah anggota fraksi ditetapkan dan diperbolehkan diisi oleh beberapa partai yang memiliki kesamaan misi/ideologi.
Kemudian terkait norma presidential threshold 20 persen, Said beralasan sistem tersebut terbukti berbahaya bagi kesatuan nasional. Dalam beberapa pemilu, ambang batas yang tinggi mengakibatkan jumlah calon presiden menjadi terbatas dan rawan polarisasi. ''Integrasi Indonesia bisa terpecah-pecah,'' tuturnya. Sementara jika ambang batas dihapuskan, komposisi calon diyakini akan lebih beragam dan dapat mengurangi ketegangan.
Sementara terkait norma verifikasi partai politik, Said menginginkan perlakuan yang sama. Jika partai di parlemen hanya perlu memenuhi verifikasi administrasi, maka semua partai mesti mendapatkan hak dan kewajiban setara. Ketua badan pemenangan Partai Buruh Said Salahudin optimistis Partai Buruh bisa berbicara banyak di pemilu 2024. Apalagi, berdasarkan Survei SMRC yang terbaru, elektabilitas partai Buruh sudah di atas partai eksisting seperti PBB, PKP, Garuda dan Berkarya.
Dengan masuknya Partai Buruh, maka list gugatan UU Pemilu akan bertambah. Sebelumnya, gugatan dilayangkan oleh DPD, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantoro dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Sementara itu, peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, berdasarkan data lembaganya, sudah ada 61 kali uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu. Di mana puncak pengujian itu berada ditahapan-tahapan dan tahun krusial pemilu, yakni 2017, 2018 bahkan 2019.
Ihsan memprediksi, puncak pengujian paket UU politik seperti UU Pemilu dan Pilkada masih akan terjadi dan mewarnai MK pada tahun 2022 hingga 2024. ''Ini seperti siklus berulang, ketika kepentingan politik tidak terakomodasi di dalam instrumen hukum, maka instrumen hukum tersebut yang diuji,'' imbuhnya. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria