JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berencana mengajukan judicial review (JR) UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang mendukung langkah uji materi tersebut.
Din mengatakan, pihaknya menolak UU IKN yang akan menjadi dasar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ’’Kami akan segera gugat UU IKN ke MK,’’ terang tokoh asal Sumbawa, NTB itu saat dihubungi Jawa Pos (25/1).
Din belum memastikan kapan pengajuan JR akan dilakukan. Pihaknya akan mempersiapkan materi gugatan UU yang disahkan secara kilat itu. Din menegaskan bahwa memindahkan IKN di masa pandemi adalah keputusan yang tidak bijak. Sebab, masih banyak masyarakat yang susah. ’’Tidak ada urgensi sama sekali memindahkan ibu kota negara. Apalagi pemerintah mempunyai utang tinggi,’’ jelasnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mendukung langkah Din. Menurut Lucius, UU IKN tidak luput dari faktor kepentingan dalam pembahasannya. Bisa jadi hal itu merupakan desakan atau dorongan kepentingan politik. MK diharap bisa melacak proses pembahasan maupun materi UU IKN. ’’Kita tentu berharap MK juga bisa membacanya sehingga akan ada keputusan yang adil bagi publik terkait UU IKN,’’ ujarnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin juga memberikan dukungan. Menurut dia, saat ini rakyat tidak membutuhkan ibu kota baru. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan. ’’Presiden harus tahu bahwa masih banyak rakyat yang menderita,’’ kata Ujang.
Dukungan juga datang dari pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Dia menilai, proses pembentukan regulasi yang digunakan untuk IKN baru itu tidak disiapkan secara ideal. Bahkan untuk kebijakan yang sangat krusial hanya diselesaikan kurang dari dua bulan. ’’43 hari bukan waktu yang cukup membuat UU,’’ ujarnya.
Dia menyebut ada asas yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu yang utama adalah adanya partisipasi masyarakat, khususnya yang terdampak secara langsung.
Nah, dalam mendefinisikan partisipasi, wanita yang akrap disapa Bibit itu mengingatkan amanah putusan MK dalam UU Cipta Kerja. Di situ, MK menegaskan jika partisipasi tidak hanya formalitas, namun partisipasi yang bermakna. ’’Jangan sampai kuantitas diskusi di kampus dianggap partisipasi,’’ imbuhnya. (lum/far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria