Jelang pelaksanaan fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu, desakan terhadap isu keterwakilan perempuan masih kuat. Rabu (26/1) kelompok masyarakat sipil mendesak Komisi II DPR RI agar angka keterwakilan 30 persen itu wajib dipenuhi.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, untuk memastikan kuota, sistem pemilihan harus dipersiapkan. Jika dibiarkan secara natural, akan sulit. ’’Kalau dilepas begitu saja, khawatir hanya ada satu perempuan yang mengisi,’’ ujarnya dalam diskusi kemarin (26/1).
Perempuan yang akrab disapa Ninis itu mengusulkan agar pemilihan dalam fit and proper test menggunakan sistem paket. Artinya, saat voting nanti, dari nama-nama yang disetorkan masing-masing anggota, 30 persen di antaranya wajib menyertakan calon perempuan.
’’KPU dari tujuh dibuat paket tiga perempuan. Bawaslu dari lima, dua perempuan,’’ imbuhnya. Lewat usulan sistem tersebut, aspek keterwakilan penyelenggara perempuan dipastikan bisa tercapai.
Aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) Wahidah Suaib menyampaikan hal serupa. Dia menyebut sistem paket cukup efektif untuk menjamin keterwakilan. Hal itu terbukti berhasil saat seleksi calon penyelenggara dilakukan pada 2007 lalu.
Saat itu, dari tujuh anggota KPU, terpilih tiga perempuan atau 43 persen. Di Bawaslu, dari lima anggota terpilih, tiga perempuan atau setara 60 persen. ’’Cerita sukses ini ingin kita bawa kembali,’’ kata anggota Bawaslu periode 2007–2012 tersebut.
Dalam seleksi periode sekarang, Wahidah menilai kans tersebut sangat bisa dilakukan. Apalagi, berdasar tracking latar belakang, calon perempuan yang lolos cukup mumpuni. Rata-rata berstatus mantan penyelenggara ataupun pemerhati pemilu dengan gelar akademik magister. ’’Kalau bicara kualitas, kapasitas, dan pengalaman, tidak ada yang meragukan,’’ tuturnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menambahkan, keterwakilan yang setara dibutuhkan untuk menjamin pemilihan yang inklusif dan partisipatif. Di sisi lain, kesetaraan juga akan membantu peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.
Sementara itu, anggota Komisi II Guspardi Gaus menghormati masukan yang disampaikan masyarakat sipil. Pihaknya akan memperhatikan berbagai usulan untuk pemenuhan keterwakilan 30 persen. Termasuk sistem paket. Namun, dia menyebut hal itu juga bergantung pandangan fraksi lainnya. ’’Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain di fraksi juga memiliki pandangan yang sama,’’ pungkasnya. (far/c17/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria