PENAJAM-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan potensi kepala daerah yang rawan melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah ke dalam korupsi.
“Pertama, reformasi birokrasi seperti rekrutmen dan promosi jabatan. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Keempat, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBD dan APBN. Kelima, pengadaan jaring pengaman, social safety untuk pemerintah pusat dan daerah. Keenam, pemulihan ekonomi nasional dan ketujuh pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah atau LPJKD,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, baru-baru ini.
Ia mengatakan, itu pada Rapat Kerja (Raker) Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui video conference, dan diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam di Aula Lantai Dasar Kantor Bupati PPU.
Firli Bahuri mengatakan, korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi korupsi merampas hak-hak orang lain dan masyarakat. Tindakan korupsi juga sangat merusak citra bangsa, daerah, instansi hingga individu itu sendiri.
Dikatakannya, dari data penyebab korupsi kepala daerah adalah karena tingginya biaya pilkada. “Lebih dari 82 persen dana yang diperoleh saat pilkada dari sponsor. Sehingga, pada akhirnya bagaimana upaya yang dilakukan untuk menutupi utang-utang kepada para sponsor tersebut ketika terpilih. Itulah yang menjerat kepala daerah terpaksa harus melakukan korupsi,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan faktor penyebab korupsi. Pertama, sistem yaitu biaya politik tinggi, dan rekrutmen ASN dengan imbalan. Kedua, integritas yaitu moralitas dan mentalitas dan ketiga adalah budaya yaitu praktik menyimpang dalam organisasi seperti menganggap tindakan korupsi hal biasa, dan pertemuan fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.
Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi. Menurutnya, korupsi harus ditindak hingga ke pelosok daerah agar Indonesia bersih dari tindakan melanggar hukum tersebut. "Peran seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota sangat penting untuk mewujudkan program pemerintah, salah satunya bangsa yang bersih dari korupsi, " kata mantan kapolri ini.
Kata dia, keberhasilan suatu daerah dalam menekan tindak korupsi bukan diukur dari banyaknya orang yang terjaring korupsi. Tetapi, bagaimana di daerah itu mampu menunjukkan tidak adanya orang yang melakukan pelanggaran hukum. "Tiga kasus di awal tahun ini (salah satunya tertangkapnya Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (12/1) harus bisa menjadi momen untuk mendukung komitmen dan memotong rantai korupsi di Indonesia bagi kepala daerah, " tuturnya.(far/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria