JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemeriksaan Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Perangin Angin pekan ini. Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi penyelidikan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM dan perbudakan modern dari aktivitas kerangkeng manusia di belakang rumah Cana – panggilan Terbit Rencana.
Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan KPK terkait agenda pemeriksaan Cana. Seperti diketahui, saat ini Cana mendekam di tahanan KPK seiring statusnya sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Langkat. ”Semoga (pemeriksaan Cana, Red) bisa dalam minggu ini,” kata Anam kepada Jawa Pos, kemarin (1/2).
Keterangan Cana diperlukan sebagai bagian dari pengusutan dugaan pelanggaran HAM dan perbudakan modern. Sejauh ini, Komnas HAM masih mendalami indikasi pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM sudah turun ke Desa Raja Tengah, Langkat untuk mengecek kondisi kerangkeng manusia itu. Di lokasi, Komnas HAM juga meminta keterangan sejumlah pihak.
Anam menyebut upaya menggali keterangan Cana dilakukan untuk mendalami aktivitas kerangkeng manusia secara utuh. Mulai dari kapan kerangkeng itu dibuat, alasan pembuatan, hingga mekanisme ‘memenjarakan’ orang yang berkedok tempat pembinaan dan rehabilitasi pengguna narkoba. ”Proses itu penting didalami agar Komnas HAM semakin mudah menarik kesimpulan,” ujarnya.
Anam menyambut baik tawaran KPK untuk menggali keterangan Cana yang sedang berada di tahanan. Tawaran serupa juga disampaikan KPK kepada pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, diduga ada peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas kerangkeng manusia itu. Yakni berupa penyiksaan berujung kematian.
”Sebenarnya kerja sama dengan KPK dalam konteks kasus ini sudah terlaksana, hanya saja belum maksimal karena memang belum ketemu waktunya,” kata Anam.
Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan koordinasi dilakukan dengan Komnas HAM terkait agenda pemeriksaan Cana. Dia menyebut KPK siap memfasilitasi pemeriksaan itu. ”Saat ini status (Cana) dalam tahanan penyidik KPK, tentu kami akan komunikasikan dan fasilitasi permintaan keterangan dan pemeriksaan dari kepolisian maupun Komnas HAM,” tuturnya. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria