JAKARTA- Meningkatkan angka paparan Covid-19 ikut mengerek level status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri (1/2), jumlah daerah yang berada di level 1 (rendah) terus berkurang.
Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur PPKM Level Wilayah Jawa dan Bali, level 1 berkurang dari 52 menjadi 40 daerah. Imbasnya, level 2 meningkat dari 75 menjadi 86 daerah. Sementara level 3 naik satu menjadi dua. Yakni Pamekasan dan Serang.
Sementara dalam Inmendagri 7 tahun 2022 yang mengatur PPKM Luar Jawa-Bali, level 1 juga berkurang dari 238 menjadi 164 daerah dan level 2 meningkat dari 138 menjadi 219. Namun level 3 berkurang dari sepuluh menjadi tiga daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan, perubahan tersebut dipengaruhi berbagai indikator. Selain indikator situasi pandemi, juga terkait dengan capaian total vaksinasi dosis 2. Meski secara umum terjadi peningkatan level, dalam Inmendagri yang baru tidak ada perubahan treatment. Seperti dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM). "Tetap berpedoman pada SKB empat Menteri," ujarnya, (1/2).
Hal yang sama juga berlaku bagi berbagai pengaturan kegiatan masyarakat. Ketentuan sebagaimana Inmendagri sebelumnya tetap berlaku. Kegiatan di kantor, supermarket, pasar rakyat/pasar tradisional maupun bioskop juga tidak mengalami perubahan.
Dia beralasan, ketentuan tersebut sudah cukup ideal untuk diterapkan. "Untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat," tuturnya.
Sementara dari laporan kasus harian, kembali mencapai puncak baru. Data Satgas melaporkan 16.021 kasus konfirmasi positif baru kemarin (1/2).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan diri dalam beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron yang diprediksi akan menunjukkan peningkatan pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret 2022.
Sandi menyatakan kegiatan atau aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri juga akan disesuaikan dengan kebijakan PPKM yang akan diberlakukan sesuai dengan Inmendagri.
Seputar pembukaan Kepulauan Riau untuk wisatawan Singapura, Menparekraf Sandiaga mengatakan, Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, sejauh ini belum ada wisatawan mancanegara yang masuk semenjak uji coba skema travel bubble Batam, Bintan dan Singapura yang dimulai pada 24 Januari 2022 lalu.
”Tentunya hal ini berkaitan dengan kesiapan fery dan juga kesiapan dari beberapa regulasi mengenai penggunaan vaccinated travel land,” Kata Sandi.
Sandi mengatakan sistem travel bubble terus dibenahi. Dia masih berharap sistem ini menjadi salah satu sarana kebangkitan ekonomi khususnya sektor pariwisata di kawasan Lagoi dan Nongsa. ”Harus segera pulih, karena sudah lebih dari dua tahun mengalami tentunya tekanan yang amat dahsyat. Untuk itu, kita perlu mematangkan kesiapan, baik dari segi akomodasi dan juga pengenalan paket wisata pada travel agent di Singapura,” ujarnya.
Sandi menyebut pihaknya menjadwalkan evaluasi akan dilakukan setiap dua minggu setelah pembukaan pariwisata Kepri. Tentunya hal ini dilakukan untuk memantau dari segi penanganan pandemi, peningkatan protokol kesehatan, serta kesiapan supply dan demand.
Sementara soal perhelatan MotoGP Mandalika yang kian semakin mendekati hari pelaksanaan, persiapannya pun dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sedang menyiapkan skema bundling tiket yang mencakup tiket menonton MotoGP, akomodasi dan transportasi dari dan menuju The Mandalika.
Penyiapan skema bundling ini berdasarkan pada minat pecinta balap Indonesia yang sangat tinggi untuk menyaksikan ajang motorsport nomor satu di dunia yang secara langsung, dan dilakukan pertama kali di Mandalika. “Semuanya dalam progres yang on track. Dan kami juga tengah menyiapkan SDM pariwisatanya,” kata Sandiaga.
PTM
Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Khususnya, di tiga provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. termasuk DKI Jakarta. Permintaan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin (31/1).
Dikonfirmasi atas arahan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengisyaratkan bahwa tak akan ada perubahan aturan dalam penerapan PTM saat ini. Termasuk, PTM dengan kuota 100 persen.
Dia menegaskan, bahwa aturan PTM saat ini sudah adaptif terhadap dinamika pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. ”Jadi SKB 4 Menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri,” ujarnya pada koran ini, kemarin (1/2).
Sebagai contoh, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah terbitkan Inmendagri baru mengenai PPKM ini. Di mana, dalam Inmendagri baru tersebut disebutkan bahwa DKI Jakarta masih berada di wilayah PPKM level 2, belum PPKM level 3. Sehingga, PTM-nya masuk kategori kuota 100 persen.
Menurutnya, tak adanya perubahan aturan terkait PTM 100 persen ini bukan berarti tak sejalan dengan arahan presiden. Sebab, evaluasi PTM pun telah dilakukan melalui penetapan level PPKM.
”Ini sejalan. Pak Presiden minta untuk mengevaluasi. Evaluasi supaya konsisten lewat penetapan level. Kan SKB itu keputusan Mendagri juga bersama Menkes, Menag dan Mendikbud,” tegasnya.
Senada, perubahan aturan soal PTM 100 persen ini dinilai Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur juga tak mendesak dilakukan. Menurutnya, SKB 4 Menteri telah mengatur secara lengkap bagaimana penanganan PTM sesuai level wilayah dan kemungkinan cluster sekolah. ”Artinya, bagaimanapun perkembangannya tidak memerlukan aturan baru, tetapi tinggal mengikuti atau menyesuaikan ketentuan di SKB itu,” ungkapnya.
Dia mengatakan, aturan pelaksanaan PTM di semester 2 tahun Pelajaran 2021/2022 yang dimulai Januari 2022 sudah sangat jelas diatur dalam SKB 4 menteri hingga turunannya di level dinas dan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan (Sekolah) dapat mengambil langkah antisipasi terhadap perkembangan kasus Covid-19 sesuai aturan dinas pendidikannya atau SKB 4 Menteri.
Namun, pemerintah wajib melaksanakan evaluasi per Satuan Pendidikan sesuai perkembangan kondisi di sekitarnya. Evaluasi ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua sekolah dalam satu wilayah. Mulai dari persentasi vaksin guru dan pegawai, vaksinasi siswa, ada tidaknya klaster di sekolah hingga soal penerapan prokes di sekolah tersebut. ”Hasil evaluasi itulah yang digunakan untuk menentukan apakah sekolah itu PTM 100 persen atau PJJ,” katanya. Lalu, bila ada yang ketidaksesuaian aturan dengan penerapan di sekolah maka masyarakat/orang tua dapat mengajukan usul perubahan PTM 100 persen menjadi PTM terbatas, bahkan PJJ kembali.
Sertifikat Vaksin
Sementara itu, sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, namun juga secara internasional. Untuk mengantisipasi isu sertifikat vaksin indonesia tidak dikenal atau diakui di sejumlah negara di luar negeri, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Chief of Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji menyampaikan bahwa bentuk dan informasi yang tertera pada sertifikat vaksin internasional sudah disesuaikan dengan standar WHO. Termasuk kode QR yang tercantum di dalamnya agar bisa terbaca dan diakui di luar negeri. “Sertifikat vaksin internasional ini dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap,” katanya.
Salah satu pemanfaatan sertifikat internasional ini adalah untuk perjalanan Haji dan Umrah. Meskipun demikian, sertifikat ini hanya sebagai dokumen kesehatan dan pelaku perjalanan tetap wajib mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing negara. “Tapi terkait jenis vaksin yang diterima atau berlaku juga mengacu kepada kebijakan masing-masing negara tujuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Setiaji menyampaikan bahwa sertifikat vaksin internasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes dapat diakses melalui aplikasi PeduliLindungi. Adapun cara mengaksesnya dengan memperbarui aplikasi PeduliLindungi versi terbaru. Lalu masuk ke menu “Sertifikat Vaksin” dan bagian “Sertifikat Perjalanan Luar Negeri”, klik ikon +, dan centang nama pengguna yang ingin dibuatkan sertifikat internasional.
Untuk melihat kode QR atau mengunduh sertifikat, bisa dilakukan pada menu “Sertifikat Vaksin”. Setelahnya memilih nama pengguna yang telah dibuatkan sertifikat vaksin internasional.
Wapres
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah berupaya menekan kasus Covid-19. Diantaranya adalah memaksimalkan penerapan aplikasi PeduliLindungii. ’’Pemerintah sudah ambil sikap tegas,’’ katanya. Ma’ruf menuturkan bagi pusat perbelanjaan atau mal serta tempat public lainnya yang tidak menjalankan aplikasi PeduliLindungi, terpaksa akan ditutup. Karena bisa berpotensi menjadi titik penularan Covid-19.
Ma’ruf menuturkan angka kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Meskipun begitu tingkat bahayanya tidak separah varian Delta dahulu. Namun Ma’ruf mengatakan, jika kasus Covid-19 semakin tinggi, menimbulkan kesulitan di rumah sakit. Jika kasus Covid-19 tidak ditekan, maka rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga medis bisa kuwalahan menangani pasien.
''Oleh karena itu, kita harus melakukan antisipasi,’’ jelasnya. Diantaranya adalah terus menegakkan protokol kesehatan. Kemudian meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Dia menekankan penggunakan aplikasi PeduliLindungi di lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan dan lalu lintas masyarakat tinggi, harus diterapkand engan baik.
Ma’ruf menuturkan sebelumnya pemerintah memang sudah memprediksi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Diperkirakan peningkatan ini terjadi pada rentnag Februari hingga Maret depan. ’’Wilayah yang paling menjadi daerah peperangannya ini dimulai dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Jabodetabek,’’ tuturnya.
Namun Ma’ruf menekankan daerah lainnya bukan berarti bisa santai-santai. Dia menjelaskan saat ini penularan Covid-19, khususnya varian Omicron sudah terjadi transmisi lokal. Bukan lagi ditularkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Untuk itu tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya.
TNI
Terpisah, Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto turut mengambil langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Utamanya Covid-19 Varian Omicron yang tengah merebak. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Mengantisipasi kemungkinan melonjaknya (Covid-19 Varian) Omicron," terang Untung. Antisipasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di bawah kendali Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Satgas Covid-19.
Sebelumnya, Kogasgabpad sudah menyiapkan dua tower di Rusun Daan Mogot untuk isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG). Di samping fasilitas tersebut, Untung menyatakan bahwa Wisma Atlet Pademangan juga sudah dia siapkan. "Ada beberapa tower kami siapkan untuk mengantisipasi adanya peningkatan (pasien Covid-19 Varian) Omicron," imbuhnya. Serupa dengan Rusun Daan Mogot, Wisma Atlet Pademangan juga disiagakan sebagai fasilitas isolasi. "Tentu saja dengan menambah kapasitas (ruang perawatan), tower juga, kami menambah tenaga kesehatan," tambah dia.
Di samping fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, jenderal bintang dua TNI AD itu memastikan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien Covid-19 disiapkan oleh instansinya. "Sudah kami siapkan," imbuhnya. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan yang berada di bawah kendali Kogasgabpad, Untung mengungkapkan, dirinya sudah memeriksa kesiapsiagaan petugas keamanan. Baik dari Polri, TNI, maupun instansi lainnya.
Mafia Karantina
Permainan culas karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) masih berlangsung. Bahkan, hingga Presiden Jokowi memberikan instruksi agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas praktik culas tersebut. Polri merespon instruksi tersebut dengan memastikan segera menindak pelaku permainan karantina.
Presiden Jokowi memberikan instruksi menindak permainan karantina itu saat rapat evaluasi PPKM di Balikpapan, Kalimantan Timur Senin (31/1). "Saya masih mendengar dan ini saya meminta kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Karena saya sudah mendengar komplain dari beberapa orang asing mengenai ini," ujarnya.
Sebelum instruksi langsung dari presiden, Polri sebenarnya telah berupaya memperketat pengawasan karantina dengan membuat aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Dengan aplikasi yang diluncurkan 6 Januari lalu, peserta karantina bisa diawasi pergerakannya secara real time. Bahkan, petugas pengawas karantina juga bisa dikontrol.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri segera menindak tegas oknum yang melakukan permainan karantina. Siapapun yang terbukti melanggar karantina ditindak. "Polri turun bersama stakeholder terkait," paparnya kemarin (2/2).
Korps Bhayangkara akan bersama dengan satgas memantau jalannya karantina. Pemantauan sekaligus menggunakan aplikasi Monitoring Karantina Presisi. "Bersama kita pantau," tegasnya.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, masalahnya sejak dulu itu Polri masih akan menindak. Tapi, hingga kini belum juga melakukan tindakan nyata. "Selama akan dan akan menindak, ya penindakan tegas tidak ada. Efek jera juga tidak ada," ungkapnya.
Menurutnya, waktu satu bulan untuk sosialisasi palikasi Monitoring Karantina Presisi itu sudah sangat cukup. Sudah saatnya Polri melakukan tindakan yang diharapkan masyarakat. "Harusnya sudah bertindak sebelum diinstruksi presiden," ujarnya.
Dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, Polri seharusnya tidak perlu menunggu instruksi presiden. Meski bisa dimaklumi karena tugas Koprs Bhayangkara yang begitu kompleks. "Tugasnya ada di semua lini, semua bidang," jelasnya.
Karena berada di bawah presiden secara langsung, akhirnya Polri mau tidak mau harus melaksanakan instruksi presiden. Beda ceritanya bila berada di bawah kementerian. "Hal semacam ini tidak perlu terjadi kalau di bawah kementerian," tuturnya.
Kalau di bawah kementerian, rumusan kebijakan dan tugas koordinasi berada di kementerian. Polri bisa sangat fokus untuk penegakan hukum. "Itu yang perlu dipahami," urainya.
(far/tau/lyn/mia/wan/syn/idr)
Editor : izak-Indra Zakaria