Omicron Melonjak, Atur Lagi Kegiatan Keagamaan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 7 Februari 2022 | 12:37 WIB
SEMAKIN MASIF: Masjid Istiqlal memutuskan menunda pelaksanaan salat Jumat selama dua pekan ke depan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin masif di DKI Jakarta.
SEMAKIN MASIF: Masjid Istiqlal memutuskan menunda pelaksanaan salat Jumat selama dua pekan ke depan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin masif di DKI Jakarta.

JAKARTA - Lonjakan Covid-19 varian Omicron masih terus terjadi. Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di rumah ibadah.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19, Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

“Kami kembali terbitkan surat edaran dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian Omicron,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Minggu (6/2).

Edaran juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Edaran diterbitkan dengan tujuan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama dalam melaksanakan kegiatan peribadatan atau keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa PPKM,” sambungnya.

Edaran ini ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama pusat, rektor/ketua PTKN, Kakanwil Kemenag provinsi, kepala Kankemenag kabupaten/kota, kepala Madrasah/kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, penghulu dan penyuluh agama, ASN Kemenag, pimpinan ormas keagamaan, pengurus dan pengelola tempat ibadah serta seluruh umat beragama di Indonesia.

Ketentuan dalam edaran ini, memuat empat hal, yaitu tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, jamaah, serta skema sosialisasi dan monitoring. (jpc/rdh/k15)

 

Editor : izak-Indra Zakaria