Insiden pengepungan dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Purworejo, Selasa (8/2) menyisakan trauma. Apalagi hingga kemarin masih banyak personel kepolisian yang bertahan di desa tersebut.
Beberapa warga akhirnya memilih mengungsi ke rumah kerabat di luar Desa Wadas. Seorang warga yang enggan namanya disebutkan menceritakan kondisi Desa Wadas setelah pengepungan. Dia menuturkan, Rabu (9/2) malam warga mendengar pengumuman dari polisi lewat megafon. Polisi yang berkeliling desa meminta warga menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan kartu keluarga. ”Mungkin untuk mengetahui luas tanah warga,” jelasnya.
Menurut dia, ada warga yang mengalami kejadian tidak menyenangkan. Misalnya, ada polisi yang masuk ke rumah warga untuk membuat kopi dan teh sendiri. Ada juga yang meminjam motor warga untuk penerangan hingga aki tekor. Bahkan, ada polisi yang membuang sampah di depan rumah warga dan nongkrong di beberapa sudut desa sembari tertawa-tawa keras. “Kejadian-kejadian itu menjadi intimidasi tersendiri untuk warga,” tuturnya.
Kejadian-kejadian tersebut mengganggu ketenangan warga. Karena itu, sebagian orang memutuskan mengungsi ke rumah saudara. Kebanyakan yang mengungsi adalah ibu-ibu yang memiliki balita. Dia sendiri telah mengungsi ke rumah saudara. ’’Saya mengungsi juga tadi pagi,’’ ungkapnya.
Menurut dia, yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak di Desa Wadas. Sebab, banyak anak yang mengalami trauma. Setiap melihat mobil polisi, mereka langsung menutup mata dengan menggunakan tangan. ”Anak-anak TK dan SD yang trauma,” keluhnya. Dia menuturkan, rasa trauma itu sangat mungkin karena melihat bapaknya ditangkap polisi di rumah sendiri. ”Saya khawatir rasa trauma ini akan memengaruhi pertumbuhan anak, bahkan sampai dewasa,” ujarnya.
Dia juga mengeluhkan bermunculannya preman yang entah dari mana. Polisi yang berada di Desa Wadas bukannya mengusir mereka, tetapi justru bersikap diam. ”Harusnya mereka diusir,” ujarnya.
Sementara itu, Radar Purworejo mewawancarai Amat Ardiyanto, 19, warga Desa Wadas yang sempat diamankan polisi pada Selasa (8/2). Dia mengatakan, tindakan polisi saat itu sangat berlebihan. Selain menangkap 67 orang, termasuk dirinya, dia melihat polisi masuk ke rumah-rumah warga di sekitar masjid.
Dia menceritakan, saat diamankan, dirinya merasakan beberapa kali pukulan dari belakang kepala dan tendangan di wajah. Saat menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo, kedua tangannya diborgol. ”Saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam aksi demo warga kontra penambangan. Meskipun saya juga tidak setuju terhadap rencana tersebut. Sebab, tanah milik warga harus tetap dijaga sebagai aset keluarga,’’ tegasnya.
Pada bagian lain, relawan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Insin Sutrisno menuturkan, warga memiliki empat tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. ’’Pertama, menghentikan pertambangan di Desa Wadas,’’ ujarnya. Kedua, menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. Ketiga, mendesak aparat menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Desa Wadas. ’’Terakhir, usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di Desa Wadas,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa polisi telah bertindak sesuai prosedur. Menurut Usman, pernyataan Mahfud terkait penangkapan warga tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. ’’Menko Polhukam mengatakan, polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Sebenarnya, yang dijamin adalah keamanan pejabat negara yang turun ke lokasi,” ujar Usman dalam konferensi pers virtual.
Usman menjelaskan, kekerasan oleh aparat benar-benar terjadi di lapangan. Dia juga menegaskan tidak benar jika dikatakan polisi bertindak atas permintaan pengawalan keamanan masyarakat agar tidak terjebak pada konflik horizontal. ’’Benar ada perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, tapi itu disebabkan kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional,’’ tutur Usman.
Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Tri Jambore Christanto melihat peristiwa di Wadas merupakan buntut terbitnya izin penunjukan lokasi (IPL) proyek Bendungan Bener yang bias. Dalam IPL itu tercantum bahwa sebagian wilayah di Wadas jadi lokasi kuari yang menyuplai bahan material proyek bendungan.
”Kenapa bias? Karena praktik untuk kepentingan umum itu mestinya dipisahkan antara kebutuhan proyek kepentingan umum dengan tempat material di mana kebutuhan itu diambil,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Rere –sapaan akrab Tri Jambore Christanto– menyebut lokasi kuari itu semestinya masuk dalam konteks pertambangan yang terpisah dengan proyek bendungan. ”Tapi, ini (IPL) jadi satu,” jelasnya. Selama ini masyarakat menyuarakan penolakan atas penunjukan Wadas sebagai lokasi kuari. Bukan menolak proyek Bendungan Bener yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Wadas. Penolakan itu bukan tanpa dasar. Merujuk kajian Walhi Jogja, mayoritas penduduk Wadas merupakan petani yang hidup dari mengelola kawasan tersebut. ”Turun-temurun mereka mengelola,” ujarnya.
Rere menggarisbawahi, persoalan IPL harus dibaca kembali sebagai akar masalah. Dia mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum lain yang memisahkan antara lahan untuk kebutuhan proyek dan lokasi pertambangan. Misal, jalan tol. ”Kalau bikin jalan tol, (area) jalan tolnya sendiri, (izin) pertambangannya sendiri,” terang eks direktur eksekutif Walhi Jatim itu.
Walhi meminta IPL tersebut juga harus memperhatikan unsur keberatan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Sejauh ini, kata dia, amdal yang menjadi dasar penerbitan IPL itu sama sekali tidak mencantumkan penolakan masyarakat atas lokasi tambang. ”Padahal, penolakan itu menjadi acuan apakah amdal bisa diloloskan atau tidak,” imbuhnya. (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria