JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat adanya kenaikan tajam kasus masuknya warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Malaysia. Sepanjang tahun 2020-2021, kasus naik hingga 146 persen. Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha, kenaikan tersebut tercatat dari jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap di perbatasan dan jumlah korban kecelakaan kapal. Itu pun, baru dari wilayah Sumatera, Kepulauan Riau ke Semenanjung Malaysia saja.
Sementara, dari perbatasan Kalimantan-Malaysia, setidaknya ada 278 WNI yang tertangkap. Di mana, dalam masa Januari-Februari 2022, ada 70 orang yang diamankan. ”Ini seperti fenomena gunung es. Ini angka yang diketahui. Saya yakin angka sebenarnya lebih tinggi dari ini,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu secara daring, (10/2).
Alasan terus terjadinya masuknya WNI secara ilegal ke Malaysia ini, menurutnya, karena sejumlah hal. Diantaranya, kurangnya lapangan pekerjaan, adanya anggota keluarga yang sudah berada di Malaysia, hingga masih banyaknya majikan di negeri Jiran tersebut yang mempekerjakan pekerja migrant Indonesia (PMI) secara ilegal.
Karenanya, dia menekankan pentingnya kerja sama kedua negara dalam mengatasi hal ini. ”Supply dan demand ini yang perlu kita kelolah,” ungkapnya.
Judha mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah mendorong pihak Malaysia untuk memberi hukuman tegas pada majikan yang masih mempekerjakan PMI secara ilegal. Termasuk, menghukum tegas para tekong yang ikut terlibat dalam penyelundupan WNI ke Malaysia.
Tentunya, hal ini dilengkapi dengan upaya dalam negeri dengan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa menjadi PMI ilegal itu berbahaya. Bukan hanya keselamatan di jalan, tapi juga ketika bekerja di sana. ”Kedua negara perlu melakukan pengawasan lebih ketat di perbatasan untuk mencegah upaya penyelundupan di perbatasan ini,” paparnya.
Sebagai informasi, Indonesia-Malaysia belum capai kata sepakat soal MoU PMI di sektor domestik. Salah satu pending issuenya menyangkut permintaan Indonesia agar Malaysia menghapus System Maid Online. Pasalnya, sistem rekrut ini dinilai membypass UU Nomor 18 tahun 2017. Sehingga, dapat membuat pemerintah dan kementerian terkait tidak memiliki data keberadaan PMI di sana.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengupdate penanganan kasus dua kapal tenggelam di sekitar Johor Bahru, Malaysia pada Januari lalu. Dua kapal tersebut yang diduga membawa PMI Ilegal dan karam pada 17 dan 20 Januari 2022 lalu. ”Total 25 selamat, 12 meninggal, dan 3 hilang,” tuturnya.
Jenazah korban, kata dia, telah dipulangkan ke pihak keluarga di Tanah Air. Sementara, 25 orang selamat masih menjalani proses hukum di Malaysia. KJRI Johor Bahru telah melakukan pendampingan dan memastikan hak-hak para WNI terpenuhi selama masa peradilan. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria