JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan masukan saat menghadiri momen laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesempatan itu (10/2), Jokowi menyinggung asas kemanfaatan dalam putusan MK.
Jokowi mengatakan, pihaknya berharap dalam mengeluarkan putusan, MK bisa menyeimbangkan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. ’’Kepastian dan keadilan saja tidak cukup. Semua harus memberi kemanfaatan,’’ ucapnya di hadapan sembilan hakim konstitusi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengakui, pemerintah tidak selalu sepakat dengan apa yang diputuskan MK. Namun, Jokowi menyatakan komitmennya untuk mematuhi apa pun yang diperintahkan MK. Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk taat pada asas konstitusi. Dia membantah narasi yang seolah-olah memanfaatkan situasi Covid-19 untuk memuluskan agenda-agenda yang bertentangan dengan konstitusi. ’’Tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi,’’ tuturnya. Jokowi menambahkan, semua kebijakan perundang-undangan sudah dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur.
Sementara itu, peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menuturkan, apa yang disampaikan presiden sangat berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Apalagi, saat ini ada perkara terkait kepentingan pemerintah yang diproses di MK. ’’Contohnya, UU IKN yang diuji secara materiil dan prosedur ke MK,’’ ujarnya.
Dia menilai, apa yang disampaikan presiden adalah pembelaan. Faktanya, ada kecenderungan yang tidak sesuai. Klaim semua kebijakan perundang-undangan taat konstitusi, misalnya, tidak sejalan dengan banyaknya produk UU yang justru diuji formil belakangan ini. Bahkan, UU Cipta Kerja dinyatakan menyalahi prosedur.
’’Pembentuk UU seharusnya melakukan refleksi diri dan berbenah prosedur pembentukan, bukan justru merasa apa yang mereka lakukan sudah sesuai,’’ imbuhnya. Pernyataan soal asas manfaat juga dinilai tidak pas. Sebab, ketika sebuah produk dikoreksi atau bahkan dibatalkan, artinya ada hal yang tidak sejalan. (far/c18/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria