JAKARTA-- Aparat yang masih berada di Desa Wadas menjadi intimidasi tersendiri untuk warga. Rasa trauma akibat pengepungan dan penangkapan tanpa alasan membuat sejumlah warga memilih mengungsi. Anak-anak Desa Wadas yang paling membutuhkan perhatian, hanya melihat mobil polisi pun mereka ketakutan.
Seorang warga yang enggan namanya disebutkan menceritakan kondisi Desa Wadas paska kejadian pengepungan. Dia menuturkan, Rabu malam (9/2) warga mendengar pengumuman dari dari polisi menggunakan toa. Polisi yang berkeliling desa untuk meminta warga menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB dan kartu keluarga. "Tapi, setahu saya warga tidak ada yang menyerahkan. Mungkin itu untuk mengetahui luas tanah warga," jelasnya.
Lalu, ada warga yang mengalami hal tidak menyenangkan. Seperti, polisi yang masuk ke rumah warga untuk membuat kopi dan teh sendiri, menggunakan sepeda motor warga untuk penerangan hingga aki tekor, membuang sampah di depan rumah warga dan nongkrong di beberapa sudut desa sembari tertawa-tawa keras. "Kejadian-kejadian itu menjadi intimidasi tersendiri untuk warga," tuturnya.
Karenanya, banyak warga yang yang memutuskan mengungsi ke rumah saudara. Karena merasa tidak aman di rumahnya sendiri. "Jumlah warga yang mengungsi ini saya tidak mengetahui, semua cari aman sendiri-sendiri," ujarnya.
Namun, kebanyakan yang mengungsi adalah ibu-ibu yang memiliki anak balita. Dia sendiri juga mengaku telah mengungsi ke rumah saudara. "Saya mengungsi juga tadi pagi," ungkapnya.
Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak di Desa Wadas. Menurutnya, kebanyakan anak-anak mengalami rasa trauma. Hal itu terlihat saat anak-anak melihat mobil polisi, banyak yang langsung menutup mata menggunakan tangan. "Anak-anak TK dan SD yang trauma," keluhnya.
Dia menuturkan, rasa trauma itu kemungkinan besar dikarenakan melihat bapaknya ditangkap polisi tanpa alasan di rumah sendiri. "Saya khawatir rasa trauma ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak, bahkan sampai dewasa," ujarnya.
Karena kondisi itulah kebanyakan anak-anak warga Desa Wadas tidak berangkat sekolah. Sebab, mereka merasa tidak aman bila berada di luar. "Apakah aman kalau di luar," tanyanya.
Menurutnya, yang juga dikeluhkan adalah keberadaan preman yang entah dari mana. Polisi yang berada di Desa Wadas bukannya mengusir para preman, namun justru bersikap diam. "Harusnya mereka diusir," ujarnya.
Sementara relawan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Insin Sutrisno menuturkan, atas berbagai kejadian intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, warga memiliki empat tuntutan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. "Pertama, menghentikan pertambangan di Desa Wadas," ujarnya.
Lalu, menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. Lalu, hentikan kriminalisasi dan intimidasi aarat terhadap warga Desa Wadas. "Terakhir usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan apara kepolisian di Desa Wadas," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Di sisi lain, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan Mahfud MD terkait proses penangkapan warga tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. Menurutnya, pernyataan itu tidak bisa menjadi pegangan. "Menkopolhukam mengatakan polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Sebenarnya yang dijamin adalah keamanan pejabat negara yang turun ke lokasi,” ujar Usman dalam konferensi pers virtual, kemarin.
Usman menjelaskan kekerasan aparat benar terjadi di lapangan. Dia juga menegaskan tidak benar jika dikatakan polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan keamanan masyarakat agar tidak terjebak pada konflik horizontal. Menurutnya, pengawalan polisi di lapangan adalah untuk menjaga keamanan pejabat dan aparat pemerintah yang turun ke lokasi. "Benar ada perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, tapi itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional," tutur Usman.
Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Tri Jambore Christanto melihat peristiwa yang terjadi di Wadas merupakan buntut terbitnya izin penunjukan lokasi (IPL) proyek bendungan Bener yang bias. Dalam IPL itu tercantum bahwa sebagian wilayah di Wadas jadi lokasi kuari yang menyuplai bahan material proyek bendungan.
”Kenapa bias? Karena di praktik untuk kepentingan umum itu mestinya dipisahkan antara kebutuhan proyek kepentingan umum dengan tempat material dimana kebutuhan itu diambil,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin. Rere –sapaan akrabnya – menyebut lokasi kuari itu mestinya masuk dalam konteks pertambangan yang terpisah dengan proyek bendungan. ”Tapi ini (IPL) jadi satu.”jelasnya.
Selama ini masyarakat menyuarakan penolakan atas penunjukan Wadas sebagai lokasi kuari. Bukan menolak proyek bendungan Bener yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Wadas. Penolakan itu bukan tanpa dasar. Merujuk kajian Walhi Jogja, mayoritas penduduk Wadas merupakan petani yang hidup dari mengelola kawasan tersebut. ”Turun-temurun mereka mengelola,” ujarnya.
Rere menggarisbawahi persoalan IPL harus dibaca kembali sebagai akar masalah. Dia mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum lain yang memisahkan antara lahan untuk kebutuhan proyek dan lokasi pertambangan. Misal, jalan tol. ”Kalau bikin jalan tol, (area) jalan tol-nya sendiri, (izin) pertambangannya sendiri,” terang eks Direktur Eksekutif Walhi Jatim itu.
Walhi meminta IPL itu juga harus memperhatikan unsur keberatan masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Sejauh ini, kata dia, amdal yang menjadi dasar penerbitan IPL itu sama sekali tidak mencantumkan penolakan masyarakat atas lokasi tambang. ”Padahal penolakan itu menjadi acuan apakah amdal bisa diloloskan atau tidak,” imbuhnya. (idr/tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria