JAKARTA–KPK era pimpinan Firli Bahuri dkk kembali mendapat sorotan. Kali ini, lantaran istri Firli Bahuri, Ardina Safitri, mendapat penghargaan dari ketua KPK yang tak lain suaminya sendiri. Penghargaan itu diberikan seiring lagu mars dan himne KPK yang diciptakan Dina–sapaan Ardina Safitri. Lagu itu dirilis (17/2) di gedung KPK. Dan disaksikan pula oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly.
Secara simbolis hak cipta lagu mars dan himne itu diserahkan oleh Kemenkumham kepada KPK. Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas kedua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan. "Lagu mars dan himne ini kini hak ciptanya adalah milik KPK. Harapannya, seluruh insan KPK punya rasa memiliki yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut," kata Yasonna dalam keterangannya kemarin.
Setelah penyerahan itulah istri Firli mendapat penghargaan dari Firli selaku ketua KPK. Momen penyerahan penghargaan itu disaksikan Yasonna, tamu undangan, serta ASN KPK yang hadir dalam acara launching lagu tersebut. Dalam keterangan yang dirilis KPK, dua lagu ciptaan istri Firli tersebut mengandung pesan dan makna. Seperti mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia yang jaya.
"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi," kata Dina, istri Firli dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos (Kaltim Post Group). Sementara Firli berharap lagu ciptaan istrinya semakin menambah kebanggaan insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.
"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia," terang pensiunan perwira tinggi polisi tersebut.
Di sisi lain, mantan pegawai KPK Giri Suprapdiono menilai, penghargaan yang diberikan Firli kepada istrinya itu rentan dengan isu kolusi dan nepotisme. Padahal, dua hal tersebut secara tegas dilarang dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. "Nepotisme adalah salah satu bentuk konflik kepentingan yang harusnya dihindari dan dicegah, apalagi oleh pejabat negara yang menjadi perhatian khalayak," kata Giri.
Mantan direktur gratifikasi KPK itu menyebut peran serta keluarga dalam pemberantasan korupsi mestinya mencegah pasangan dan anggota keluarga agar tidak korupsi. "Bukan peran serta mencampuradukkan urusan negara, kantor, dan rumah tangga," sindirnya. (tyo/jpg/rdh/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria