Norma baru UU Minerba dinilai bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. Yang menyebutkan, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan oleh pusat dan daerah secara adil.
JAKARTA–Desain UU 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menarik kewenangan pengelolaan tambang ke pemerintah pusat dinilai tidak tepat. Sebab, hal itu mencabut hak daerah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar.
Pendapat itu disampaikan ahli hukum lingkungan Universitas Airlangga Franky Butar Butar, dalam lanjutan sidang gugatan terhadap UU Minerba di Mahkamah Konstitusi, Senin (21/2). Dia memberi pandangan terkait salah satu pasal yang diuji para aktivis lingkungan, yakni Pasal 4 Ayat 2 UU Minerba.
Pasal itu mengatur penguasaan mineral dan batu bara oleh pemerintah pusat. Hal itu mengubah ketentuan UU Minerba lama, yang membagi pengelolaan tambang untuk pusat dan daerah.
Franky mengatakan, norma baru UU Minerba yang mencabut kewenangan pemerintah daerah bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. Sebab, di sana disebutkan, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan oleh pusat dan daerah secara adil.
’’Jadi, tidak bisa hanya, hanya pemerintah pusat saja, konstitusi kita menyatakan frasa ‘dan pemerintah daerah’. Artinya melibatkan pemerintah daerah,’’ ujarnya.
Bukan bertentangan, Franky juga menilai upaya deotonomisasi atau penarikan kewenangan itu ke pusat itu adalah suatu kemunduran. Sebab dengan kewenangan penuh pusat, sama artinya dengan membatasi akses informasi dan partisipasi masyarakat daerah.
’’(Saat) kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah saja, partisipasi dan informasi kadang-kadang terbatas, apalagi ini akan dijauhkan kepada pusat,’’ imbuhnya.
Atas dasar itu, Franky menyarankan agar pengelolaan tambang dikembalikan pada ketentuan lama. Pemerataan kewenangan, lanjut dia, bukan hanya terkait konstitusionalitas. Namun juga kepentingan teknis. Seperti mempermudah pengawasan. Sebab akan sangat sulit untuk pusat memantau situasi di seluruh Indonesia.
Saksi pemohon Taufik Iskandar juga mengeluhkan penarikan pencabutan kewenangan daerah. Warga Desa Santan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu dirugikan atas kegiatan eksplorasi batu bara yang terjadi di desanya.
Menurut dia, pemindahan kewenangan ke pusat membuat warga sulit menuntut informasi. Untuk meminta dokumen amdal misalnya, sudah tidak bisa lagi meminta ke dinas di kabupaten.
’’Sekarang itu harus ke pusat, tentu ini salah satu faktor yang sangat menyulitkan kami,’’ ujarnya. Padahal, lanjut dia, yang merasakan dampak dari kerusakan lingkungan adalah warga sekitar.
Dalam persidangan sebelumnya, pemerintah yang diwakili Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin mengklaim Pemda masih punya kewenangan. Namun, kewenangan perizinan dimiliki dalam kondisi tertentu. (far/bay/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria