Polri akhirnya memberikan tanggapan terkait tindakan tegas dan terukur yang dilakukan tim Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror terhadap Sunardi, terduga terorisme yang berprofesi sebagai dokter.
JAKARTA-Penembakan terhadap Sunardi dalam proses penangkapan Densus 88 di Bendosari, Sukoharjo, pada Rabu (9/3) malam, telah mendapat sorotan warganet. Banyak yang menyayangkan keputusan aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan.
“Prinsipnya penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh petugas di lapangan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat (11/3).
Dia menjelaskan, Densus 88 Antiteror dibekali kewenangan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sesuai situasi di lapangan.
“Apabila membahayakan, dapat dilakukan tindakan untuk melumpuhkan,” ujarnya.
Dedi juga menekankan bahwa personel kepolisian bertugas sesuai aturan dan perundangan yang ada. Dalam hal ini sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
“Serta secara universal petugas polisi di dunia melakukan hal tersebut,” ujarnya. Namun, Dedi juga menegaskan, apabila dalam upaya penegakan hukum terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian, pihaknya akan menindak tegas. “Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, anggota Propam akan menindak,” tegasnya. (jpc/luc/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria