JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 121 rekening yang terafiliasi dengan para ”sultan” dadakan. Total, hampir Rp 355 miliar tercatat lalu-lalang dalam ratusan rekening tersebut. Pemblokiran rekening itu merupakan tindak lanjut dari pengembangan kasus dugaan penipuan berkedok investasi ilegal.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, sejatinya pihaknya menerima 375 laporan transaksi yang berkaitan dengan kasus investasi ilegal tersebut. Di antara 375 laporan itu, ada 121 rekening yang transaksinya dihentikan PPATK. ”Dari jumlah (375) transaksi yang terkait investasi ilegal itu (nilainya) Rp 8 triliun lebih,” katanya di Jakarta (10/3).
Ivan memastikan tidak akan berhenti pada penghentian transaksi 121 rekening tersebut. Pihaknya akan terus memantau laporan-laporan lain yang berkaitan dengan transaksi crazy rich yang sedang diusut Bareskrim Polri itu. ”Kami terus bekerja sama dengan Mabes Polri secara intensif. Dari hari ke hari kami menemukan hal baru yang terus kami perdalam,” paparnya.
Ivan juga terus mendalami aktivitas pembelian barang-barang mewah para ”sultan” dadakan tersebut. Baik itu Indra Kesuma alias Indra Kenz maupun Doni Salmanan. Pihak-pihak yang memperdagangkan barang-barang mewah itu sejatinya masuk kategori wajib lapor jika merujuk UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ”Tapi, berdasar temuan, sejauh ini belum ada laporan dari para penyedia barang (mewah) dan jasa (perdagangan) tadi,” katanya.
PPATK akan berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menelusuri indikasi pencucian uang oleh pihak-pihak yang memperdagangkan barang-barang mewah tersebut ke para pelaku penipuan berkedok investasi ilegal tersebut.
Selain itu, Ivan mengungkap adanya transaksi dari dan ke luar negeri dalam sindikasi penipuan investasi crazy rich tersebut. Negara yang terendus menjadi lalu lintas transaksi antara lain Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. ”Semuanya akan kami eksplorasi lebih jauh,” terang pria berkacamata itu.
Ivan menambahkan, praktik investasi ilegal tersebut merupakan cara yang dilakukan untuk memancing publik agar melakukan transaksi. Hal itu jelas merugikan publik. ”Ada kecenderungan investasi itu dilakukan secara menipu. Dikemas sedemikian menarik sehingga melalaikan ke pihak publik atau masyarakat. Apalagi dengan tawaran keuntungan yang luar biasa instan,” ujarnya.
Pun, di balik kemudahan investasi yang menggiurkan itu, umumnya dibumbui narasi memamerkan kekayaan dengan tujuan memancing calon investor. ”Di balik itu (narasi pancingan, Red) ada semakin kuat unsur penipuan yang tujuannya mengambil uang sebanyak mungkin dari publik,” imbuhnya.
PPATK berkomitmen melindungi publik dari ancaman investasi ilegal tersebut. ”Agar ini (penipuan, Red) tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tegasnya. (tyo/c9/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria