JAKARTA- Inggris kembali menegaskan sikapnya atas invasi Rusia ke Ukraina. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins secara tegas mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Menurutnya, ini sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian, dan keamanan di seluruh dunia.
Bukan hanya itu, serangan brutal ini juga telah menciptakan bencana kemanusiaan di sana. ”3,4 juta orang Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan 12,7 juta orang Ukraina sekarang terdampar di daerah-daerah yang terkena dampak konflik,” ujarnya.
Bahkan, lanjut dia,Rusia secara tidak bertanggung jawab menyerang rumah-rumah warga sipil. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat, setidaknya ada 43 serangan Rusia terhadap fasilitas kesehatan di Ukraina, salah satunya rumah sakit anak-anak di Mariupol. Dilaporkan pula, bahwa Rusia baru-baru ini menembaki 80 pria, wanita dan anak-anak yang berlindung di sebuah Masjid di Mariupol. ”Serangan membabi buta terhadap warga sipil tak berdosa adalah sama dengan kejahatan perang,” tegasnya.
Serangan Rusia ini jelas melanggar prinsip-prinsip yang sangat mendasar dari hukum internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Di mana, setiap negara yang memiliki kedaulatan, hak untuk mengendalikan urusan mereka sendiri, dan integritas teritorial. Tentu, Ukraina berhak mendapatkan hak yang sama seperti yang dinikmati Indonesia dan Inggris. Karena, itu dunia harus satu suara mengenai hak Ukraina.
Inggris pun telah melakukan sejumlah hal dalam mendukung warga Ukraina. Diantaranya, menyumbangkan GBP 200 juta untuk membantu Ukraina, memberikan USD 500 juta dukungan ekonomi dalam jaminan pinjaman untuk mendukung Bank Pembangunan Multilateral, seperti Bank Dunia. Inggris telah menyumbangkan lebih dari 1,8 juta item obat-obatan, dan peralatan medis ke Kementerian Kesehatan Ukraina. Lalu, menyumbangkan lebih dari 500 generator bergerak sebagai dukungan energi vital untuk menjaga agar layanan penting di Ukraina tetap berjalan. Karena, sistem dan transmisi energi telah dihancurkan oleh pihak Rusia. Inggris juga telah memperkuat pertahanan Ukraina dengan latihan bersama, dukungan maritim, dan memasok persenjataan pertahanan ke Ukraina.
Di sisi lain, Inggris juga tengah berupaya menyetop pendanaan mesin perang Putin. Misalnya, dengan membekukan aset bank Rusia senilai GBP 300 miliar,melarang lebih dari 3 juta perusahaan Rusia, termasuk Gazprom, mengumpulkan uang di pasar modal Inggris. ”Sehingga Rusia tidak dapat mengumpulkan dana di Inggris,” katanya.
Bukan hanya itu, Inggris juga mengubah undang-undang untuk memungkinkan Inggris mengambil tindakan lebih keras terhadap oligarki dan pihak lain di sekitar Putin. Melalui kebijakan ini, Inggris telah memberikan sanksi kepada lebih dari 1000 individu, entitas, dan anak perusahaan Rusia sejak invasi Putin ke Ukraina. Sanksi lainnya, Inggris melarang Pesawat Rusia beroperasi di wilayah udaranya. Ini juga berlaku pada kapal Rusia yang tidak boleh beroperasi di perairan Inggris.
Owen mengaku, sikap tegas ini bukan karena Inggris ingin berkonflik. Tetapi, semata karena ingin mencegah konflik dan konfrontasi. Sehingga, perdamaian dan stabilitas dunia bisa kembali terjadi. ”Kami ingin Putin menghentikan perangnya. Karenanya, kami harus melangkah lebih jauh dengan sanksi,” ungkapnya. Dia berharap, langkah tegas Inggris diikuti oleh negara-negara lainnya yang negara-negara yang percaya pada hukum internasional, kedaulatan, dan integritas teritorial.
Terkait tudingan NATO yang diklaim ingin menghancurkan Rusia melalui Ukraina, Owen tegas menampik. Ia mengatakan, hal itu hanya upaya pembenaran atas rezim brutal dan invasi Putin ke Ukraina. Sebab, faktanya, NATO tidak menginvasi Ukraina atau menyerbu Georgia. NATO juga tidak menempatkan pasukan militer di Moldova melawan persetujuan rakyatnya. ”Tapi Putin melakukannya,” ungkapnya.
Di sisi lain, banyak desakan pada Indonesia untuk tidak mengundang Putin dalam gelaran KTT G20 di Bali, pada Oktober 2022 mendatang. Langkah ini sebagai bentuk sanksi tegas atas invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sendiri memiliki pandangan berbeda. Staf Khusus untuk Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu sekaligus Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani mengatakan, sebagai ketua presidensi tahun ini, Indonesia bakal mengundang semua negara anggota. ”Tentunya, sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya, Indonesia mengundang semua anggota G20,” ujarnya dalam press briefing Kemenlu (24/3).
Dia menegaskan, bahwa Indonesia dalam berbagai kesempatan memimpin organisasi dan forum internasional selalu berpegang pada aturan dan prosedur yang berlaku. Tak terkecuali pada keketuaan G20 tahun ini. ”Oleh karena itu, memang kewajiban untuk semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan, bahwa agenda utama G20 adalah pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Di mana, hal ini merupakan prioritas banyak penduduk di dunia saat ini. Seperti diketahui, dunia masih belum sepenuhnya keluar dari krisis dan pandemi. Bahkan, banyak negara, khususnya negara-negara berkembang masih mengalami kesulitan ekonomi pada masa pandemi.
Karenanya, dia menegaskan, bahwa saat ini Indonesia akan melaksanakan tugas sesuai dengan posisi saat ini. ”Even untuk mencapai target yang diharapkan G20 untuk dapat mendorong global recovery tersebut. Jadi, in shorten, kita akan continue melaksanakan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya,” tegasnya.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva sebelumnya telah memberikan sinyal soal kehadiran sang kepala negara dalam gelaran G20 nanti. ”Sejauh ini Putin ingin datang. Tapi itu bergantung situasi,” katanya.
Di pun menilai, langkah Barat dalam mengisolasi Rusia dari sistem ekonomi global merupakan standar ganda. Termasuk, kebijakan untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Menurutnya, hal itu tidak akan membantu pemulihan perekonomian global.
Dalam kesempatan berbeda, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyampaikan hal berbeda. Ia menyerukan penolakan terhadap rencana kedatangan Putin pada G20 nanti. Dia menilai, kehadiran Putin di acara internasional manapun sama dengan penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Sebab, Putin dan pemerintahnya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas semua kekejaman yang terjadi di Ukraina. Putin telah kejahatan perang terhadap kemanusiaan. ”Ini akan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina. Demi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan setiap negara di Bumi, yang terjalin sejak (berakhir) Perang Dunia II,” ujarnya. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria