JAKARTA - Tak punya hak mengajukan calon presiden, Partai Gelora melayangkan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai yang didirikan pada 2019 itu menggugat konsep pemilu serentak.
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan pengurus partai lainnya menguji Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 347 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. ’’Dalam mengikuti Pemilu pada tahun 2024, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat 3,’’ ujar Amin Fahrudin, kuasa hukum Partai Gelora, dalam sidang perdana di MK, (24/3).
Menurut Amin, pasal itu berimplikasi pada norma PT yang mensyaratkan parpol dapat mengusulkan capres dan cawapres. Yakni ketentuan 20 persen jumlah kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara. Padahal, sebagai partai baru, pihaknya belum memiliki suara.
’’Pemohon tidak memiliki nilai tawar di dalam mengusulkan calon presiden-calon wakil presiden untuk bergabung dengan partai politik lain,’’ imbuhnya. Nah, jika pemilu legislatif kembali dipisahkan, Partai Gelora akan memiliki suara yang bisa digunakan untuk pilpres.
Partai Gelora juga menilai konsep pemilu serentak menimbulkan banyak masalah. Seperti beban berat penyelenggara hingga tidak tercapainya pemilu yang murah. Untuk itu, dalam petitumnya, pihaknya meminta MK membatalkan keserentakan itu.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic meminta pemohon untuk meyakinkan MK. Sebab untuk mengubah pendiriannya, MK membutuhkan dalil yang sangat kuat dan relevan. Yakni dengan menguraikan alasan-alasan secara sosiologis dan yuridis agar dapat mengubah pendirian MK.
’’Biasanya dalam uraian diperkuat dengan landasan teori, asas ataupun doktrin dan itu nanti besar harapan dapat mempengaruhi hakim dalam putusan-putusan sebelumnya,’’ ujarnya. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria