Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pengujian perkara gugatan Undang-undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Desakan itu disampaikan usai Anwar Usman berencana menikahi adik Presiden Joko Widodo, Idayati, pada 26 Mei 2022 mendatang.
PNKN sendiri merupakan kumpulan para pihak yang menggugat UU IKN. Antara lain mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Agung Mozin, serta sejumlah purnawirawan seperti Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Letjen TNI (Purn) Suharto, dan Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum PNKN Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, keterlibatan Anwar Usman dalam perkara UU IKN memunculkan conflict of interest. “Kami mendesak agar Ketua Mahkamah Konstitusi untuk tidak ikut mengadili dan memutus perkara ini,” ujarnya Senin (28/3).
“Mengingat yang bersangkutan memiliki rencana untuk menikahi adik ke-3 dari Presiden Republik Indonesia yang merupakan pihak yang beperkara dalam Pengujian Formil UU IKN Nusantara,” imbuhnya.
Permohonan agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam penanganan perkara telah diajukan dalam draf perbaikan permohonan. Draf tersebut telah diajukan ke MK, Senin (28/3). (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria