JAKARTA – Selama sekitar dua bulan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi dugaan adanya kartel minyak goreng. Satu alat bukti ditemukan sehingga proses penegakan hukum dilanjutkan ke tahap penyelidikan.
”Komisi menemukan satu alat bukti berupa dokumen perihal proses penjualan atau distribusi minyak goreng nasional yang mengarah ke isu persaingan usaha,” ujar Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean (29/3).
Berdasar keterangan sejumlah pihak, lanjut Goppera, para produsen juga sempat mengadakan pertemuan setelah harga acuan crude palm oil (CPO) naik pada akhir 2021. Pertemuan juga dilakukan bersama retailer dan distributor. ”KPPU akan melihat apakah dalam persamuhan tersebut para produsen membicarakan mengenai persoalan harga dan distribusi barang. Kemudian, KPPU bakal mencermati perubahan perilaku yang berdampak terhadap produk minyak goreng setelah pertemuan digelar,” terang dia.
Selain itu, KPPU akan mengamati kewajaran pendapatan perusahaan saat harga minyak goreng naik mengacu pada laporan keuangannya. Dari kacamata ekonomi, KPPU bakal membandingkan peningkatan pendapatan perusahaan dengan kenaikan kebutuhan produksi akibat melonjaknya harga acuan CPO. ”Namun, perlu kehati-hatian dalam melihat laporan keuangan karena laporan perusahaan terbuka yang sudah disampaikan ke publik biasanya adalah laporan konsolidasi dan kami tahu harga CPO cukup tinggi,” katanya.
Menurut dia, hal itu adalah proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti ekonomi. ”Bukti perilaku karena pengakuan itu sangat sulit kita dapatkan,” imbuh Gopera.
Dalam proses investigasi, KPPU memanggil 44 pihak yang terdiri atas produsen minyak goreng, peretail, dan asosiasi. Dari jumlah tersebut, KPPU meminta keterangan dari total 20 produsen, termasuk produsen besar yang menguasai mayoritas pasar. ”Proses penyelidikan akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja. Proses ini dapat diperpanjang sesuai kondisi penyelidikan,” bebernya.
Menurut Goppera, lembagannya bakal memfokuskan penyelidikan pada delapan kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Namun, dia masih enggan menyebutkan nama-nama kelompok usaha yang dimaksud. ”Kami memang akan fokus pada delapan pelaku usaha itu, yang bisa drive harga itu, yang menguasai pasar. Yang lain yang kecil-kecil bisa jadi hanya price follower,” tegas Gopprera.
Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita segera menuntaskan masalah kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng curah. Sebab, berdasar hasil rakor terbatas di Istana Negara pada 16 Maret, Presiden Joko Widodo melimpahkan persoalan tersebut kepada Menperin dari Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan migor curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil juga sudah di tetapkan pada Jumat (25/3) lalu.
Dalam beleid tersebut, pelaku usaha wajib (mandatory) turut serta dalam penyediaan dan pendistribusian migor curah. “Sekarang ini kan sudah lebih dari seminggu sejak penetapan HET migor curah sebesar Rp 14 ribu per liter dan bulan Ramadan kurang dari sepuluh hari lagi. Jadi, Menperin harus bekerja keras menata produksi dan distribusi migor curah. Jangan sampai terulang lagi kasus kelangkaan migor seperti sebelumnya,” tegas Mulyanto.
Dia mengungkapkan, potensi kebocoran migor curah ke industri besar-menengah, perhotelan, dikemas ulang, dan ekspor illegal tetap ada. Makanya, aspek pengawasan penyediaan dan pendistribusian menjadi sangat vital.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menagih janji Mendag Lutfi yang bakal mengumumkan nama-nama pengusaha migor nakal. Dia menyayangkan pernyataan Lutfi yang malah memberikan tebakan-tebakan: pilih minyak murah tapi kosong atau minyak mahal tapi banyak. “Masyarakat pasti jawabnya mesem-mesem aja. Sebab, dua-duanya pilihan yang buruk. Kalau begitu emak-emak juga bisa ngajak tebakan untuk Pak Mendag, pilih mana minyak langka Pak Mendag mundur atau minyak mahal Pak Mendag berhenti?” sindir Mulyanto.
Alumnus Tokyo Institute Of Technology itu juga memberi ultimatum kepada Lutfi. “Mendag tidak mampu selesaikan masalah ini sebaiknya mundur,” tandasnya. (agf/han/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria