JAKARTA – Akhirnya pemerintah bersama parlemen menyetujui besaran biaya haji 2022. Biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost) ditetapkan Rp 39.886.009 per jamaah. Selain itu pemberian makanan di Madinah dan Makkah ditambah dari dua kali menjadi tiga kali setiap harinya.
Besaran biaya haji tersebut ditetapkan dalam rapat antara Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta tadi malam. Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu, digunakan asumsi kuota haji tahun ini sebanyak 50 persen dari kuota normal musim haji 2019 lalu.
Seperti diketahui kuota normal jamaah haji Indonesia mencapai 221 ribu jamaah. Sementara tahun ini dibuat asumsi kuota haji Indonesia 110.500 orang. Dengan perincian 101.660 kuota haji reguler dan 8.840 kuota haji khusus. Dalam menetapkan biaya haji, harus didasari jumlah kuota jamaah. Sementara sampai sekarang Saudi belum menetapkan kuota untuk Indonesia.
’’Sekali lagi ini angka (kuota) asumsi. Namun begitu kita akan terus kejar dan ikhtiar agar kuota jamaah Indonesia bisa didapatkan secara optimal,’’ kata Yaqut. Dia menuturkan kuota haji 50 persen dari angka normal adalah target yang mereka kejar untuk tahun ini. Kemenag terus berkomunikasi kepada pemerintah Saudi supaya mendapatkan kuota haji di masa pandemi seoptimal mungkin.
Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa biaya riil haji 2022 adalah Rp 81.747.844 per jamaah. Tetapi jamaah hanya dibebani Rp 39.886.009 per jamaah. Selisihnya sebesar Rp 41 jutaan diambilkan dari subsidi hasil pengelolaan dana haji. Secara keseluruhan subsidi pengelolaan dana haji yang digunakan tahun ini mencapai Rp 4,22 triliun.
Kemenag sudah menetapkan bahwa jamaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang sudah melunasi ongkos haji di 2020 lalu. Pada saat itu jamaah sudah menyetor pelunasan biaya haji mencapai Rp 35 juta. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan jamaah tidak lagi dibebani biaya Rp 4 jutaan sebagai selisih antara biaya haji 2020 dan 2022.
Politisi PAN itu mengatakan selisih tersebut ditutup dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Seperti diketahui uang jamaah yang sudah melunasi biaya haji itu mengendap di BPKH selama dua tahun terakhir.
Yandri juga menyampaikan tahun ini da beberapa peningkatan layanan kepada jamaah. Diantaranya adalah penambahan frekuensi makan di Madinah dan Makkah. Sebelumnya jamaah hanya mendapatkan dua kali makan yaitu makan siang dan makan malam. Sementara pagi hari hanya mendapatkan roti sebagai snack atau makanan ringan.
’’Bagi jamaah Indonesia makan itu ya nasi,’’ katanya. Untuk itu tahun ini jamaah mendapatkan menu sarapan nasi, bukan lagi roti. Selama ini pertimbangan memberikan roti pada pagi hari adalah pertimbangan waktu. Dikhawatirkan makanan tiba di hotel sudah menjelang siang dan mepet dengan waktu makan siang.
Informasi lainnya adalah pemerintah tidak merencanakan adanya tes atau swab PCR menjelang kepulangan haji. Sementara itu biaya swab PCR sebelum keberangkatan, diambil dari anggaran Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Total biaya untuk protokol kesehatan jamaah haji sekitar Rp 808 ribu per jamaah.
Tahun ini jamaah diproyeksikan tinggal selama 41 hari di Arab Saudi. Rencananya jamaah mulai diberangkatkan ke Saudi pada 5 Juni mendatang. Untuk itu biaya haji harus segera ditetapkan, meskipun belum ada keputusan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Pertimbangannya Kemenag harus segera menyiapkan rangkaian persiapan teknis layanan haji. (wan)
Editor : izak-Indra Zakaria