JAKARTA – Para perempuan harusnya bisa semakin lega dengan telah disahkannya Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berbagai macam bentuk kekerasan seksual kini jelas payung hukumnya dibawah UU yang telah diusulkan sejak 10 tahun lalu tersebut.
Salah satunya, mengenai pelecehan seksual nonfisik. Yakni segala pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara. Pelaku juga bisa pidana denda paling banyak Rp 10 juta.
Dulunya, jenis kekerasan ini seringkali luput dari upaya penegakan hukum. Alasannya, tak ada bukti yang dapat menguatkan. Sehingga, kerap kali perempuan harus menelan mentah-mentah pelecehan non fisik yang mereka dapatkan. Padahal, jenis pelecehan ini juga menimbulkan trauma bagi sebagian perempuan. Misalnya, catcalling.
”Sekarang kesaksian korban sudah dapat menjadi bukti,” ungkap Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad, kemarin (20/1).
Menurutnya, pelaku tindak pelecehan seksual ini tak cukup hanya mendapat teguran saja. Karena, tak menimbulkan efek jera. Sehingga, bisa saja pada waktu yang lain pelaku akan melakukan hal yang sama pada perempuan lain.
Kasus lainnya ialah kekerasan seksual berbasis elektronik. Meski masuk dalam kategori delik aduan, minimal kini perempuan bisa lebih terlindungi. Dalam UU ini, pelaku bisa terancam pidana penjara paling lama 4 tahun bila dengan sengaja melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Diakuinya, masih banyak kasus-kasus lainnya yang sekarang bisa ditangani dengan menggunakan UU TPKS ini. Mengingat, sebelumnya, dalam KUHP sangat terbatas bentuk kekerasan seksualnya yang diatur di dalamnya. Sementara, dalam UU ini pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik kini sudah termasuk tindak pidana. ”UU TPKS mengatur perbuatan kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial,” katanya.
Dia menjelaskan, pada UU TPKS ini memiliki enam kunci dasar pemikiran payung hukum yang komprehensif dalam perlindungan perempuan. Yakni, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemidanaan baik berupa sanksi dan tindakan, hukum acara khusus yang menghadirkan terobosan hukum acara yang mengatasi hambatan keadilan bagi korban, mulai dari restitusi, dana bantuan korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Lalu, penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu. Kemudian, pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga, serta pemantauan yang dilakukan oleh menteri, lembaga nasional ham dan masyarakat sipil.
Sementara itu, Anggota DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, UU TPKS adalah hadiah untuk Hari Kartini. Pengesahan RUU TPKS menjadi UU merupakan perjuangan perempuan Indonesia. "Pembahasannya panjang. Banyak perdebatan, tapi akhirnya disahkan," terang dia.
Menurut dia, pembahasan UU TPKS menumbuhkan kesadaran publik terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, masalah itu dianggap masalah pribadi, dan memalukan jika dibuka ke publik. Akhirnya para korban tidak berani melapor, dirahasiakan, disimpan sendiri, sehingga banyak korban yang tertekan, depresi, stress, bahkan ada yang mencoba bunuh diri.
Selain menumbuhkan kesadaran publik, UU TPKS juga mengubah kultur yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Keterbukaan dalam melaporkan tindak kekerasan seksual merupakan sesuatu yang baru dari UU tersebut. "Dan juga pendekatan hukum yang juga berbeda," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII itu berharap pemerintah meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Baik melalui pendidikan, pencegahan, pemantauan, dan pendampingan. "Bukan hanya bagi perempuan, tapi juga laki-laki. Karena laki-laki ada yang menjadi korban kekerasan seksual," terangnya.
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, pelayanan tindak pidana kekerasan seksual bersifat terpadu. Mulai dari pusat sampai daerah. Maka, kata dia, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus membentuk unit pelayanan terpadu daerah (UPTD) yang khusus melayani korban kekerasan seksual.
Ketua Panja RUU TPKS itu mengatakan, UU TPKS dibuat menggunakan perspektif korban. Maka, penanganan korban menjadi prioritas. Salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanganan kasus tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "LPSK harus meningkatkan kinerja dan pelayanannya," terangnya kepada Jawa Pos.
Pasal 26 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
Ayat (2) mengatakan, pendamping korban meliputi petugas LPSK, petugas UPTD PPA,tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal.
Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Ayat (2) menjelaskan, jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
Selanjutnya, Pasal 36 ayat (6) menerangkan, dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK. Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan, dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK.
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, UU TPKS memberikan tugas dan kewenangan cukup besar kepada LPSK. "Dengan adanya RUU TPKS kewenangan kami bertambah," terangnya. Misalnya, terkait pendampingan korban. Sebelumnya, LPSK baru bisa memberikan pendampingan jika kasus sudah masuk tahap penyelidikan.
Setelah ada UU TPKS, kata dia, LPSK bisa memberikan pendampingan dalam semua proses pemeriksaan. Lembaganya juga diberi kewenangan memberikan perlindungan sementara bagi korban. Dalam pemberian restitusi, LPSK juga dilibatkan.
Dengan bertambahnya kewenangan, LPSK akan berusaha menguatkan kelembagaan. Selain itu, LPSK berusaha semakin dengan masyarakat. Yaitu, membuka kantor perwakilan di daerah. "Sebab, pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual bersifat terpadu, mulai dari pusat sampai daerah," paparnya.
Maneger mengatakan, sebenarnya LPSK sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk membuka 11 perwakilan di daerah tingkat provinsi. Namun, baru dua perwakilan yang disetujui. Yaitu, Jogjakarta dan Sumatera Utara. Dia berharap perwakilan LPSK di daerah semakin bertambah.
Selanjutnya, LPSK juga akan menguatkan koordinasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, baik di pusat maupun daerah.
Pengesahan UU TPKS disambut positif sejumlah kalangan. Diantaranya Plt Kepala Pusat Riset (Pusris) Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Atiqah Nur Alami. Dia mengatakan UU TPKS penting dalam upaya hukum mengatasi maraknya kekerasan seksual di Indonesia. Atiqah mengatakan kekerasan seksual di Indonesia ibarat fenomena gunung es.
Merujuk data dari sistem informasi online tentang perlindungan perempuan dan anak, dalam kurun 2021 hingga Maret 2022 tercatat ada delapan ribu kekerasan kepada perempuan. Kemudian ada 11 ribu kekerasan pada anak di mana 58 persen diantaranya adalah kekerasan seksual. "Angka-angka ini, menurut saya perlu kita waspadai dan perhatikan," tuturnya.
Menurut Atiqah data tersebut menunjukkan begitu seriusnua kekerasan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan adanya UU TPKS tersebut, dia berharap persoalan kekerasan seksual pada perempuan dan anak dapat ditangani dengan baik. Sehingga bisa menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap para korban kekerasan seksual.
"Disahkannya UU ini patut kita apresiasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya belum diaturnya tindak pidana pemerkosaan," kata dia. Kemudian Atiqah mengatakan UU TPKS itu dia rasakan belum komprehensif memasukan tindak pidana kesusilaan. Meliputi tindak pidana perzinahan dan penyimpangan seksual lainnya.
Setelah disahkannya UU TPKS, harus segera diikuti dengan sejumlah langkah konkrit. Seperti perumusan peraturan turunan yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan UU tersebut. Upaya lainnya adalah sosialisasi yang harus lebih gencar ke semua pihak. Terutama kepada masyarakat. "Agar masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka mengalami, atau bahkan menyaksikan tindak pidana kekerasan seksual, di lingkungan keluarga maupun masyarakat," jelasnya.
Peneliti dari Pusris Politik BRIN Anik Farida menuturkan saat ini regulasi terkait pemenuhan hak korban kekerasan seksual masih terbatas. Meliputi hak perlindungan, akses keadilan, hingga saat tahapan pemulihan. "Sedangkan bagi pelaku, belum ada penindakan yang tegas, dan belum tersedianya rehabilitasi khusus," tuturnya. Tujuannya sebagai upaya untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual di kemudian hari. (lum/wan/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria