JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) langsung menuai polemik. Keputusan DPR dan pemerintah itu dipandang sebagai jalan pintas berlakunya UU Cipta Kerja. Partai Buruh pun berencana menggugat UU PPP versi baru tersebut.
Dalam paripurna (24/5), Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa UU PPP akan menjadi landasan hukum bagi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Di mana, UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law. ’’Sebelumnya, UU PPP (lama) tidak mengatur metode omnibus law,’’ tuturnya.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik pengesahan itu. Menurut dia, revisi UU PPP merupakan manuver terbuka dari DPR dan pemerintah dalam mengabaikan putusan MK. ’’Bagi saya, UU itu jelas merupakan cara untuk mengabsahkan UU Cipta Kerja yang cacat berdasar putusan MK,’’ terangnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu menegaskan, putusan MK terkait UU Cipta Kerja tidak menyebut perbaikan UU PPP. Jadi, revisi tersebut tidak dibenarkan. ’’Seharusnya yang diperbaiki adalah UU Cipta Kerja,’’ tegasnya.
Pengesahan UU PPP juga mendapat penolakan keras dari organisasi serikat pekerja/buruh dan Partai Buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai revisi UU PPP hanya akal-akalan hukum. Menurut dia, UU PPP bukan kebutuhan hukum. ’’(Pengesahan UU PPP) agar omnibus law UU Cipta Kerja dapat dilanjutkan. Supaya bisa segera disahkan,’’ kritiknya.
Dia menilai ada sejumlah kejanggalan dari pengesahan UU PPP. Dari sisi durasi pembahasan, revisi UU PPP dikejar tayang. Berdasar informasi, revisi itu hanya dibahas selama 10 hari di Badan Legislasi DPR. ’’Kalau revisinya kejar tayang, bisa disimpulkan bahwa isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu,’’ ungkapnya.
Said menambahkan, Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh tegas menolak UU PPP. Sikap itu bakal disertai demo besar-besaran pada 8 Juni mendatang. Aksi juga akan dilakukan serempak di puluhan kota industri lain yang dipusatkan di kantor gubernur. ’’Kami juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2022,’’ tegasnya. (lum/mia/c18/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria