JAKARTA – Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai penjabat (Pj) mendapat sorotan dari koalisi masyarakat sipil. Sebab, Pj bupati Seram Bagian Barat tersebut adalah perwira aktif. Keputusan yang diambil pemerintah dinilai melanggar hukum.
Anggota koalisi yang juga peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, penunjukan prajurit aktif sebagai pejabat sipil melanggar sejumlah aturan. Kebijakan itu sama halnya mengembalikan TNI-Polri dalam kehidupan politik sipil. ’’Padahal, salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwifungsi TNI/Polri dan memperkuat supremasi sipil,’’ ucapnya kemarin (24/5).
UU TNI dan UU Polri juga melarang perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, kecuali mengundurkan diri terlebih dulu. Selain itu, UU Pilkada mengatur agar Pj bupati/wali kota diisi dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. ’’Bila merujuk UU Intelijen Negara dan Perpres 90/2012 tentang BIN, jabatan-jabatan di BIN bukanlah jabatan ASN,’’ lanjutnya. Berdasar keputusan MK terkait Pj, praktik tersebut juga dilarang.
Di sisi lain, dalam keterangan pers, Mendagri Tito Karnavian mengklaim penunjukan Pj yang dilakukan telah mengacu pada UU. Praktik itu sudah berlangsung tiga kali. ’’Pilkada 2017 itu juga banyak penjabat dan kami lakukan dengan mekanisme UU itu. UU Pilkada dan UU ASN,’’ ujarnya. (far/c18/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria