JAKARTA – Persoalan besar muncul di detik-detik jelang pemberangkatan jamaah haji. Biaya haji membengkak signifikan. Kekurangannya mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga Senin (30/5) malam, belum ada kejelasan anggaran untuk menutup kekurangan itu dari APBN atau dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Di hadapan Komisi VIII DPR, Yaqut mengaku tidak bisa menjawab kenapa ada kenaikan biaya masyair. Dalam pembahasan terakhir, biaya saat pelayanan masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dipatok 1.531 rial per jamaah. Tetapi kemudian muncul kebijakan baru dari Arab Saudi. Yaitu menetapkan biaya paket layanan masyair sebesar 5.656 riyal (Rp 21,98 juta) per jamaah.
Yaqut menceritakan, kebijakan paket biaya masyair itu muncul pada Kamis (19/5) lalu. Dia yang saat itu berada di Saudi, langsung menghubungi Menteri Urusan Haji Saudi dan jajaran di bawahnya. Sampai akhirnya ada pertemuan pada Jumat (20/5). Yaqut mengatakan, pertemuan dadakan itu tidak lazim dalam aspek diplomasi. Sebab umumnya harus membuat janji dahulu minimal 20 hari sebelumnya.
Tetapi Yaqut menyadari pemerintah Indonesia memiliki batasan tertentu. Tidak bisa mengintervensi kebijakan Saudi lebih dalam. ’’Tidak ada perdebatan. Hanya disampaikan ke kita bahwa dengan dilakukan negosiasi itu kita hanya membuang-buang waktu,’’ tutur Yaqut. Kebijakan paket biaya masyair itu berlaku untuk seluruh negara pengirim jamaah haji.
Yaqut mengatakan, pemerintah Saudi pintar membuat kebijakan tersebut mepet pemberangkatan jamaah. Seperti diketahui, jamaah mulai masuk asrama haji pada 3 Juni dan terbang ke Saudi pada 4 Juni, sehingga pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki ruang gerak untuk bermanuver.
’’Kalau kita tidak bayar, kita tidak berangkat (haji). Kalau kita bayar, ternyata mahal,’’ katanya.
Yaqut mengatakan, paket biaya layanan masyair itu ada perinciannya. Di antaranya memang cukup mahal. Dia mencontohkan, ada biaya sekitar Rp 20 juta untuk tenda masyair, yang dia nilai mahal. Sebab, selama ini tidak ada biaya tenda di masa masyair. Kemudian, ada juga biaya pembimbing saat masyair sebesar 28 rial. Selama ini jamaah menggunakan pembimbing yang dibawa dari Indonesia.
Yaqut menyampaikan, atas kejadian ini, mereka bukannya tidak melakukan antisipasi. Dia mencontohkan sudah ada beberapa biaya yang dibuat agak mahal, untuk antisipasi adanya tambahan biaya dari Saudi. Tetapi dia mengakui Kemenag dan DPR tidak membayangkan kenaikannya sebesar sekarang.
Untuk itu, dia meminta waktu untuk mengupas ulang biaya haji 2022 supaya bisa dicarikan jalan keluar untuk mengatasi kekurangan biaya Rp 1,5 triliun tersebut. Dia mengakui situasi sekarang daya tawar pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar sedang tidak bagus. ’’Karena apapun kita perlukan untuk pemberangkatan jamaah ke Tanah Suci,’’ katanya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto setuju bahwa soal tambahan biaya haji itu harus dibahas lebih dalam. Dia meminta Kemenag melakukan konsolidasi. Dia mencontohkan, siapa tahu kebutuhan biaya handling penerbangan apakah memungkinkan dibebankan ke APBN.
Dia menegaskan bahwa wajib ada solusi atas persoalan ini. ’’Kita pastikan pemberangkatan haji berjalan lancar, tidak ada jamaah yang tercecer, pelayanan bagus, dan dengan kehati-hatian,’’ katanya.
Dia mengatakan perlu ada pendalaman detail per item biaya haji. Termasuk di dalam biaya paket masyair itu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, soal tambahan biaya haji itu memang perlu dibahas lebih mendalam. Dia menyebut bahwa saat ini saja subsidi atau penggunaan nilai manfaat dana haji kepada jamaah yang berangkat 2022 cukup besar. Yaitu mencapai Rp 60 juta. Sehingga jamaah cukup membayar sekitar Rp 39 juta saja.
’’Kami tidak ingin dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai (untuk) subsidinya,’’ kata Ace. Sebab dana haji yang dikelola BPKH itu adalah dana yang dititipkan seluruh jamaah yang berangkat dan di daftar antrean. Dana itu dititipkan ke BPKH untuk dikelola. Di mana hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberangkatan jamaah dan untuk virtual account jamaah yang di daftar antrean.
Dia menegaskan, Komisi VIII DPR tetap akan memberikan ruang fiskal yang proporsional, sehingga penyelenggaraan haji yang kurang sepekan lagi, tetapi berjalan dengan sebaik-baiknya. Dia berharap hari ini (31/5) sudah bisa ditetapkan skenario menutup kekurangan dana haji sebesar RP 1,5 triliun itu. (wan/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria