JAKARTA – Komisi I DPR dan pemerintah terus mencari jalan tengah untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), khususnya terkait posisi badan pengawas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai layak menjadi lembaga pengawas tersebut.
Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Junico Siahaan mengatakan, partainya tetap menginginkan badan pengawas yang langsung berada di bawah presiden. ’’Badan yang mempunyai independensi,’’ tuturnya dalam diskusi (31/5).
Independensi dinilai penting karena ia diharapkan akan menjadi wasit atau hakim dalam mengawasi dan menyelesaikan masalah PDP. ’’Badan itu bisa berdiri di tengah dan tidak ewuh pakewuh dalam menangani kasus perlindungan,’’ papar Nico, sapaan akrabnya. Sebaliknya, jika badan yang menangani masalah itu menjadi subordinat kementerian, akan sulit bergerak melaksanakan tugasnya.
Nico menambahkan, badan pengawas itu bisa berupa lembaga baru atau badan yang sudah ada. Dia pun menyinggung BSSN. Selama ini, lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. ’’Artinya, kalau menggunakan BSSN masih memungkinkan,’’ ujarnya.
Pakar komunikasi Henry Subiakto mengatakan, DPR dan pemerintah memiliki perspektif berbeda soal badan pengawas. DPR menilai kementerian yang menguasai data tidak akan bisa independen jika ikut mengawasi. Di sisi lain, pemerintah menganggap ketika badan itu independen, pemilihan anggotanya akan diserahkan ke DPR dan tak lepas dari kepentingan politik. ’’Jadi, sekarang masih saling su’udzon. Tapi, saya yakin nanti ada titik temu, karena keduanya ingin RUU ini cepat selesai,’’ pungkasnya. (lum/c18/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria