Pro-kontra langsung meletus tatkala Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana kenaikan tarif masuk ke Candi Borobudur. Wisatawan lokal yang mulanya dikenakan tarif hanya Rp 50-60 ribu per orang, menjadi Rp 750 ribu per orang.
PERNYATAAN tersebut disampaikan oleh Luhut di sela-sela kunjungannya ke Borobudur pada Sabtu dan Minggu (4-5 Juni) lalu. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Opung itu menyampaikan ketetapan baru tarif Borobudur, yakni USD 100 untuk wisatawan mancanegara dan Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal.
Namun, ada satu kelompok yang dikecualikan dalam ketentuan baru tersebut. Yakni kelompok pelajar. “Untuk pelajar cukup membayar Rp 5.000 saja,” jelas Luhut, Sabtu (4/6). Selain menaikkan tarif. Luhut mengumumkan akan membatasi turis yang bisa masuk ke Borobudur menjadi maksimum 1.200 orang per hari.
Dia mengatakan, kebijakan itu diambil dengan dasar preservasi karena ditemukannya beberapa kerusakan di tubuh kuil Buddha warisan Dinasti Syailendra tersebut. Meski semua kebijakan baru tersebut belum akan berlaku setidaknya sampai sebulan ke depan.
Sebelumnya, memang terdengar desas-desus bahwa Borobudur mengalami kerusakan. Bahkan sempat dikabarkan miring dan melesak ke dalam tanah. Namun, itu dibantah oleh Ketua Umum Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan peneliti Borobudur Marsis Sutopo.
Marsis mengungkapkan, kekhawatiran soal struktur Borobudur lebih pada ausnya beberapa bagian karena overload. Saat ini, yang paling potensial mengalami aus adalah batuan tangga yang dilewati ribuan wisatawan setiap harinya. “Karena kalau berjalan naik-turun dalam posisi menahan dan tergesek sepatu juga,” jelas Marsis.
Kemudian banyak relief dinding yang terlihat mengalami kerusakan karena faktor lingkungan berupa panas, hujan, angin, penggaraman, dan faktor usia. Kemudian ada juga faktor yang disebabkan oleh evaporasi setelah hujan. “Juga karena berbagai jasad renik berupa lumut, jamur, batu, dan algae yang tumbuh di atas permukaan batu,” katanya.
Untuk struktur yang miring atau ambles ke dalam tanah, Marsis mengungkapkan sejauh ini belum terdeteksi. Karena kuil sembilan tingkat tersebut dimonitor dan diukur dengan alat-alat modern.
Yang paling mengkhawatirkan, justru jumlah pengunjung yang terus bertambah dari waktu ke waktu dan melebihi daya tampung fisiknya. Marsis mengilustrasikan, dengan asumsi faktor pemulihan (turnover), bangunan Candi Borobudur hanya mampu menahan 128 orang dalam satu waktu. Sementara halamannya berkapasitas 523 orang kemudian taman di zona 2 sebanyak 10.308 orang.
Namun jika mengabaikan turnover factor, Marsis menyebut tubuh Candi Borobudur bisa menampung 1.391 orang dengan halaman candi 5.670 orang serta taman zona 2 sebanyak 111.666 orang dalam satu waktu. Sehingga dengan perhitungan tersebut, Marsis setuju bila dilakukan pembatasan kunjungan. “Dibatasi jumlah orang dan waktunya sesuai carrying capacity,” ucapnya.
Namun, ia menyebut juga perlu dipertimbangkan kemampuan daya beli wisatawan domestik dan para pelajar. “Kalau sampai Rp 750 ribu, kapan wisatawan Nusantara bisa naik atau melihat candi?,” katanya
Harga, kata Marsis, juga harus disesuaikan berdasarkan lokasi dan rencana kunjungan apakah mau naik candi, sampai di halaman saja atau sampai di zona 2. “Jangan sampai belum-belum wisatawan sudah terintimidasi dengan harga tiket yang mahal. Masyarakat yang mencari rezeki di sekitar candi akan merasakan dampaknya,” ungkap Marsis.
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Heddy Shri Ahimsa Putra setuju bila diterapkan pembatasan pengunjung Borobudur. Ia mengingatkan dengan statusnya sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO, Borobudur bukan lagi hanya urusan Indonesia. Namun juga dunia.
Heddy menyebut, UNESCO pernah melayangkan teguran dan mempertanyakan komitmen Indonesia untuk merawat Borobudur. Bahkan mengeluarkan nada peringatan keras: Jika Indonesia tak mampu merawat Borobudur, maka kuil Buddha Mahayana terbesar di dunia tersebut bakal dikeluarkan dari daftar warisan dunia. “Jika ini terjadi, kita sebagai bangsa Indonesia akan malu,” jelasnya.
Kemudian, Heddy mengingatkan akan mahalnya konsekuensi jika Borobudur dibiarkan rusak. Biaya perbaikan akan menelan dana besar. Sebagai ilustrasi saja, pemugaran yang dilakukan pada dekade tahun 70-an membuat candi tersebut harus ditutup dari wisata selama 10 tahun.
Namun, Heddy juga menyatakan tidak setuju jika harus diterapkan tarif hingga Rp 750 ribu. Heddy lebih sepakat bahwa tarif tetap terjangkau. Namun, kuota kunjungan dibatasi dan diterapkan sistem antrean. Sehingga, siapa pun yang berencana berkunjung, harus mengantre. “Haji saja ada kuotanya, kenapa Borobudur tidak?” jelas Heddy.
Asosiasi pariwisata turut menyesalkan kebijakan pemerintah yang mematok tarif Borobudur hingga Rp 750 ribu. Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel (Asita) Artha Hanif mengaku terkejut dengan kebijakan itu.
“Pak Menko Marves akan menaikkan tiket Borobudur, ini mengagetkan, surprised ya. Soal harga juga bukan persoalan yang mesti diputuskan oleh seorang menko untuk objek tur Borobudur. Mestinya Pak Menko fokus untuk hal-hal yang lain,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (5/6).
Artha mengimbau agar kebijakan tarif tiket Borobudur diserahkan kepada yang selama ini mengurusnya. Dia berharap, para pihak yang terlibat dengan kenaikan tarif tiket Borobudur bisa mempertimbangkan kembali besaran tarif yang dirasa sangat membebani itu.
Terlebih, ada banyak elemen yang akan terdampak pada kebijakan itu. Jika harga tiket masuk (HTM) terlalu mahal, dikhawatirkan akan terjadi dampak yang tidak diinginkan, yakni lambat laun bisa mematikan pelaku usaha sekitar Borobudur yang menggantungkan pendapatannya.
“Masyarakat setempat lebih layak mendapatkan pertambahan manfaat dari objek pariwisata tersebut. Kenaikan HTM yang luar biasa tinggi dan mengejutkan ini akan membuat orang jadi minim datang. Itu Rp 750 ribu lho, harus datang ke Borobudur bayar Rp 750 ribu enggak make sense, enggak rasional,” tegasnya.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Jateng Dian Dalu Akirta menambahkan, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Dian menjelaskan, tarif Rp 750 ribu itu bukanlah tiket masuk, melainkan tarif yang dikenakan bila wisatawan ingin menaiki area candi.
“Tiket masuk tetap Rp 50 ribu. Jadi Rp 750 ribu bukan tiket masuk, tapi itu adalah biaya untuk naik ke bagian (atas) Candi Borobudur. Pengunjung masih bisa menggunakan tiket Rp 50 ribu, tapi hanya di bawah bagian selasar itu,” jelas dia.
Memang, dia mengakui nantinya para wisatawan akan terseleksi. Tetapi, adanya pengenaan tarif yang tinggi itu sebagai penghargaan pada warisan budaya dunia.
Dia mencontohkan pada hal serupa yang ada di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang. Di lokasi tersebut, wisatawan tetap membayar tarif yang cukup ringan untuk masuk lokasi. Namun, ada opsi membayar lebih bila ingin masuk ke area kuil.
Dian menyebut, dengan kebijakan pengenaan tarif terusan itu pun lokasi tersebut tetap banyak dikunjungi. Bahkan dia menyebut tidak ada penurunan demand dari wisatawan. “Tujuannya untuk mensterilkan lokasi sebagai tempat ibadah. Begitu pula untuk Borobudur. Memang efeknya akan menurunkan jumlah wisatawan yang sangat drastis. Namun kembali lagi, ada seleksi alam dan Borobudur bisa tetap kita pertahankan,” jelas Dian. (tau/dee/JPG/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria