JAKARTA - Dua lembaga penyelenggara mengajukan tambahan dana untuk tahun belanja pemilu tahun ini dan depan. Usulan itu disampaikan pimpinan KPU dan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI Jakarta (6/6).
KPU mengajukan total tambahan dana sebesar Rp 13,46 triliun. Masing-masing Rp 5,60 triliun untuk tahun 2022 dan Rp 7,86 triliun untuk kebutuhan tahun 2023. Sementara Bawaslu meminta tambahan anggaran sebanyak 7,77 triliun. Rinciannya sebesar Rp 1,71 triliun untuk tahun 2022 serta Rp 6,06 triliun di tahun 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pengajuan tambahan dilakukan karena pagu yang diterima jauh dari kebutuhan. Untuk tahun 2022 misalnya, dari total kebutuhan Rp 8,06 triliun pihaknya baru mendapatkan Rp 2,45 triliun.
Di tahun ini, ada sejumlah tahapan pemilu yang akan dimulai. Salah satunya, pendaftaran partai politik. Dia khawatir tahapan kepesertaan pemilu itu tertunda karena terhambat dana. ’’Peserta belum dipastikan sekiranya anggaran tidak terpenuhi,’’ ujarnya. Sementara untuk tahun 2023, KPU mendapat pagu sebesar Rp 15,98 triliun. Jumlah itu dibawah kebutuhan yang mencapai Rp 23,85 triliun.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, tahun ini lembaganya mendapat anggaran Rp 1,98 triliun. Lebih rendah dari kebutuhan Rp 3,70 triliun. Padahal, Bawaslu perlu melakukan rekrutmen pengawas adhoc. Sebagaimana biasanya, rekrutmen pengawas selalu berjalan lebih awal dibanding petugas KPU. ’’Pengawas kecamatan harus terbentuk sebulan sebelum PPK,’’ ujarnya.
Kemudian di tahun 2023, Bawaslu mendapat pagu Rp 7,1 triliun. Sementara kebutuhan mencapai Rp 13,17. Bagja berharap, kebutuhan tambahan bisa diakomodir untuk memaksimalkan pengawasan. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria