Lili Pintauli Siregar sudah tiga tahun menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2019-2023. Per hari ini, Senin (11/7) Lili Pintauli resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah ada surat keputusan presiden (Keppres) terkait permohonan pengunduran dirinya.
Informasi adanya Keppres pengunduran Lili itu dibenarkan oleh staf khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini.
“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Lalu Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS (Lili Pintauli Siregar),” ucap Faldo Maldini dikonfirmasi, Senin (11/7).
1. Mengundurkan Diri di tengah Kasus Dugaan Gratifikasi Tiket Nonton MotoGP
Pengunduran Lili dari posisi Pimpinan KPK ini di tengah polemik persidangan dugaan pelanggaran kode etik. Lili diduga menerima gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika dari PT. Pertamina. Lili sempat mangkir dari persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang sebelumnya digelar pada Selasa (5/7) lalu. Mantan Pimpinan LPSK itu beralasan melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk menghadiri forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sempat diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Namun, persidangan ini pun terpaksa dihentikan, karena Lili bukan lagi sebagai insan KPK.
“Menyatakan gugur sidang pelanggaran kode etik dan perilaku atas nama terperiksa Lili Pintauli Seregar dan menghentikan penyelenggaran sidang etik dimaksud,” ucap Ketua Majelis Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat menyimpulkan hasil sidang di gedung KPK lama, Senin (11/7).
2. Berkomunikasi dengan Pihak Berperkara
Bukan kali ini saja Lili menuai kontroversi, Lili sebelumnya pada Agustus 2021 lalu diputus bersalah melanggar kode etik berat. Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Pelanggaran kode etik itu atas laporan dari mantan pegawai KPK Novel Baswedan, Rizka Anungnata hingga Sujanarko ke Dewan Pengawas KPK.
Berdasarkan laporan yang dibawa Novel dkk, Lili terbukti menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial. Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Meski dijatuhkan sanksi berat, Lili hanya dihukum berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.
3. Dugaan Kebohongan Publik
Lili juga sempat dilaporkan oleh mantan pegawai KPK Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri terkait kasus dugaan kebohongan publik. Dugaan
pembohongan publik ini terkait konferensi pers yang dilakukan Lili Pintauli Siregar pada 30 April 2021, untuk menyangkal komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.
Pernyataan Lili dalam konferensi pers tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Dewan Pengawas KPK.
Dalam putusan Dewas KPK, Lili Pintauli Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan M. Syahrial yang merupakan tersangka yang tengah berperkara di KPK. Dalam putusan tersebut, Lili disebut menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.
“Pelanggaran ini melanggar ketentuan kode etik dan juga ketentuan pidana dalam Undang Undang KPK,” tegas Rieswin beberapa waktu lalu.
Dia menyebut, perbuatan Lili diduga berbohong dalam konferensi pers adalah pelanggaran kode etik tersendiri. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan murwah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi yang seharusnya transparan dan jauh dari perbuatan berbohong demikian.
“Kami melaporkan Lili Pintauli Siregar kepada Dewas, karena kami malu ada lagi Pimpinan yang melanggar kode etik di KPK. Kami malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri,” cetus Rieswin menandaskan.
4. Berkomunikasi dengan Peserta Pilkada 2020
Terakhir, mantan pegawai KPK Novel Basweran dan Rizka Anungnta kembali melaporkan Lili ke Dewan Pengawas KPK. Lili dilaporkan karena diduga menjalin komunikasi dengan peserta Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara, Darno.
Novel menjelaskan, dugaan informasi komunikasi yang dilakukan Lili itu didapat dari penyidikan kasus suap mantan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah Sitorus. Kedua pelapor merupakan penyidik yang menangani kasus Kharuddin saat itu.
Darno diduga berkomunikasi dan meminta Lili selaku Komisioner KPK untuk mempercepat eksekusi Kharuddin sebelum Pilkada serentak 2020. Sebab, anak Kharuddin yang bernama Hendri Yanto Sitorus juga tengah bertarung pada ajang yang sama.
“Dengan tujuan mejatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura, Khairuddin Syah, yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada, di mana fakta ini disampaikan tersangka Khairuddin pada pelapor saat itu,” pungkas Novel beberapa waktu lalu.
SURAT DARI PRESIDEN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pihaknya telah menerima surat keputusan presiden (Kepres) terkait pengunduran Lili tersebut.
“Bahwa atas pengunduran ini, Bapak Presiden RI telah menyetujui dan menandatangani Kepres 71/P tahun 2022 tentang pemberhentian Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, terhitung per tanggal 11 Juli 2022”, kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/7).
Firli menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Firli, penegakkan kode etik oleh Dewan Pengawas adalah bagian dari penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK. Sehingga KPK dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan UU saja, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etik.
Penegakkan kode etik juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Sehingga KPK mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau gratifikasi kepada Pimpinan, Dewas, maupun Pegawai KPK.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hingga hari ini terus mendukung dan mengawal tugas-tugas pemberantasan korupsi. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Lili Pintauli Siregar atas kerjanya selama menjabat sebagai Pimpinan KPK,” pungkas Firli. (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria