JAKARTA – Tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu merupakan salah satu titik rawan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencoba melakukan antisipasi dini. Khususnya potensi pelanggaran selama pendaftaran tersebut berlangsung.
Anggota Bawaslu Puadi menyatakan, ada sejumlah catatan terkait proses pendaftaran parpol saat Pemilu 2019 lalu. Dari aspek etik, KPU dinilai tidak cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendaftaran. Kemudian dari sisi administrasi, KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diragukan keabsahannya.
’’Dari aspek pidana, KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik,’’ terangnya dalam rapat kerja teknis di Grand Soll Marina Hotel Tangerang (13/7).
Menurut dia, ada potensi persoalan yang muncul. Pertama, terkait sistem informasi partai politik (sipol). Putusan Bawaslu menegaskan bahwa sipol bukan sebagai syarat mutlak pendaftaran parpol. Sipol hanya sebagai alat bantu parpol dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
Kedua, kata Puadi, pemaknaan frasa ’’kelengkapan persyaratan’’ berpotensi berpolemik seperti pemilu lalu. KPU memaknai kelengkapan persyaratan itu harus dipenuhi parpol saat melakukan pendaftaran, sebagaimana Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu. Sementara Bawaslu menilai kelengkapan persyaratan itu ditetapkan setelah KPU melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal itu sesuai pasal 178 ayat (1) UU Pemilu.
Terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pendaftaran parpol peserta pemilu akan dimulai pada 1-14 Agustus mendatang. Namun, unggahan dokumen dan data sudah dilakukan pada 24 Juni melalui sipol. ’’Jika parpol ada kesulitan atau problem, bisa meminta bantuan melalui helpdesk yang sudah kami siapkan,’’ kata Hasyim. (lum/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria