JAKARTA – Perkembangan pokok-pokok haluan negara disampaikan pimpinan MPR RI kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan di Istana Negara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan bahwa penyusunan PPHN tidak akan mengubah konstitusi.
Pertemuan (14/7) merupakan rapat konsultasi antara pimpinan MPR dan Presiden Jokowi. Bamsoet hadir bersama lima pimpinan MPR lainnya, yakni Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.
Bamsoet mengatakan, Badan Pengkajian MPR telah melakukan terobosan hukum dalam merancang PPHN. Menurut dia, bentuk hukum PPHN yang paling tepat adalah melalui ketetapan MPR RI. Jadi, pembentukan haluan negara tidak perlu mengubah konstitusi.
Penyusunan itu akan didahului dengan konvensi ketatanegaraan. Menurut Bamsoet, penetapan PPHN membutuhkan kesepakatan delapan lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga kepresidenan. Karena itu, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022 pada 16 Agustus mendatang, MPR RI akan membentuk panitia ad hoc.
Panitia ad hoc itu merupakan alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR RI. Salah satunya, menyiapkan konvensi ketatanegaraan agar Indonesia bisa segera memiliki PPHN. ’’Tanpa harus terlebih dahulu mengamandemen konstitusi,’’ ujar Bamsoet setelah rapat konsultasi.
Bamsoet mengatakan, pimpinan MPR sudah menyampaikan hal itu kepada presiden. PPHN akan menjadi bintang penunjuk arah yang akan menjamin kesinambungan program pembangunan. Keberadaan haluan negara sangat penting sehingga arah pembangunan nasional semakin jelas. Semua program pembangunan akan mengacu pada PPHN.
Bamsoet menambahkan, selain sidang tahunan, MPR juga akan menggelar peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Ke-77 MPR pada 18 Agustus mendatang. ’’Presiden berkomitmen akan hadir memperingati Hari Konstitusi dan HUT MPR,’’ terang wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu. (lum/c6/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria