JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Temuan Bawaslu menunjukkan bahwa data pemilih dari kelompok rentan belum tercatat. Yaitu, pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan disabilitas.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, berdasar data DPB semester I 2022, pihaknya menemukan bahwa KPU di 14 provinsi tidak melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih di lapas. KPU juga tidak melakukan koordinasi dengan pihak lapas terkait itu.
’’Padahal, pemutakhiran daftar pemilih di lapas penting untuk pemberian hak pilih bagi warga lapas,’’ terangnya (14/7).
Selain pemilih di lapas, kategori rentan lainnya yang luput adalah pemilih disabilitas. Bawaslu menemukan bahwa dalam berita acara rekapitulasi DPB, KPU belum mencantumkan jumlah pemilih disabilitas. KPU belum melakukan koordinasi secara maksimal dengan kementerian/lembaga terkait hal tersebut.
Menurut Bagja, koordinasi itu penting dilakukan. Sebab, pemilih disabilitas membutuhkan tempat pemungutan suara yang aksesibel. Ketersediaan template braille surat suara juga diperlukan. Karena itu, perlu pemetaan khusus.
Bawaslu juga mempersoalkan alih status TNI/Polri. Bawaslu menemukan 11 KPU provinsi tidak mencatat perubahan alih status. ’’Hal tersebut terjadi lantaran belum maksimalnya koordinasi antara KPU dengan lembaga terkait. Di antaranya, TNI dan Polri,’’ bebernya.
Atas sejumlah temuan tersebut, Bawaslu merekomendasikan beberapa hal. Intinya, KPU harus memperhatikan hak pilih kelompok rentan dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan.
Dalam pemutakhiran pemilih di lapas misalnya, KPU bisa bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta kepala lapas yang bersangkutan. Untuk pemilih disabilitas, KPU bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan data para difabel. ’’Kami berharap pemilih dari kelompok rentan bisa masuk daftar pemilih sehingga mereka dapat menyalurkan hak politiknya,’’ terangnya.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, apa yang disampaikan Bawaslu akan menjadi catatan dalam DPB selanjutnya. Menurut dia, KPU bakal memberikan perhatian khusus kepada kelompok pemilih rentan. Sebab, pelayanan terhadap pemilih rentan menjadi indikator pemilu inklusif.
Selain pemilih dalam kategori yang disampaikan Bawaslu, pemilih iliterat juga termasuk dalam golongan rentan. Menurut dia, pemilih iliterat adalah kelompok yang kurang memiliki literasi. ’’Pada umumnya, orang yang kurang literasi kepemiluan akan mudah terpengaruh oleh pihak lain,” terangnya.
Idham menambahkan, sebelum Bawaslu menyampaikan hasil temuannya, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan berbagai lembaga pemerintahan untuk mematangkan pelaksanaan pemilu. ’’Kami sudah audiensi dengan menteri hukum dan HAM, Kapolri, dan panglima TNI,’’ tegasnya. (lum/c6/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria