JAKARTA – Dewan Pers memberi perhatian khusus terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ada sembilan poin krusial yang menjadi sorotan. Lembaga tersebut meminta DPR dan pemerintah membahas pasal-pasal penting itu sebelum dilakukan pengesahan.
Ketua Komisi Pendataan, Kajian dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers sangat berkepentingan untuk melakukan pengawalan terhadap RKUHP. ''Kita perlu kembali melihat RKUHP yang kami dengar akan segera disahkan,'' ungkapnya dalam acara diskusi di Media Center DPR RI (19/7).
Menurut dia, sejak 2019, sebenarnya Dewan Pers sudah memberikan masukan untuk draf RKUHP. Bahkan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan pimpinan MPR dan pimpinan DPR RI. Saat itu, Dewan Pers menyampaikan pasal-pasal yang perlu dilakukan pendalaman dan pembahasan. Yaitu, perlu dikonstruksi kembali agar tidak berpotensi melakukan pemberangusan terhadap kebebasan pers.
Sebenarnya, kata Ninik, sampai saat ini Dewan Pers belum mendapatkan draf resmi RKUHP yang diserahkan pemerintah ke DPR pada 4 Juli lalu. Kajian yang dilakukan adalah menggunakan pasal-pasal yang beredar di masyarakat. Selama ini, ada 14 poin krusial yang menjadi perdebatan.
Namun, Dewan Pers lebih menyoroti sembilan poin krusial. Yaitu, pasal-pasal yang berpotensi akan mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimadatkan dalam Undang-Undang Pers dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
Poin-poin itu adalah Pasal 188 terkait dengan tindak pidana terhadap ideologi negara. Kemudian Pasal 218 sampai 220 terkait tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden. ''Yang ini kita semua tahu sebetulnya sudah dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006,'' ucapnya.
Selanjutnya, Pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan Pasal 248 terkait penghasutan untuk melawan penguasa umum. Kemudian Pasal 263 dan 264 tentang tidak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita dan pemberitahuan bohong.
Berikutnya, Pasal 280 terkait tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan. Pasal 302-304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Selanjutnya, Pasal 351-352 tentang tidak pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Terakhir, pasal 440 tentang tidak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
Ninik berharap, sembilan poin krusial itu bisa didiskusikan kembali, atau kalau bisa langsung dihapus dan tidak dicantumkan dalam RKUHP. Dia mengajak media dan para jurnalis untuk mengawal proses pembahasan RKUHP sebelum nantinya disahkan.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan, pembahasan RKUHP dilakukan sangat terbuka. Tidak ada yang dilakukan di ruang gelap. Sejak awal, Komisi III melibatkan banyak pihak dalam pembahasannya. ''Jadi, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa DPR melakukan secara tertutup,'' ujarnya.
Terkait kebebasan pers, perusahaan media dan para jurnalis tidak perlu khawatir, karena RKUHP tidak akan memberangus hal itu. Posisi UU Pers juga tidak akan berubah, karena UU itu bersifat khusus. ''Undang-undang khusus itu berlaku lebih tinggi dari pada undang-undang yang sifatnya umum,'' ungkapnya. (lum/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria