Kuku Brigadir Yosua Dicabuti, Kontak HP Dihapus

Tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat terus melacak jejak kasus yang menewaskan kliennya. Kemarin mereka mengaku mendapat dua temuan baru. Pertama, kuku jari Yosua dicabuti secara paksa oleh orang yang menyiksanya. Kedua, semua nomor kontak yang tersimpan di dua handphone milik Yosua sudah dihapus.

Temuan itu diungkapkan Kamaruddin Simanjuntak, salah seorang anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. 

Dia menerangkan, temuan kuku Yosua yang dicabuti itu sudah dibeberkan tim kuasa hukum saat gelar perkara pertama di Bareskrim. Kamaruddin mengungkapkan, tidak mudah mendapatkan temuan luka di jenazah Yosua. Keluarga harus mengatur strategi agar bisa mengamati, memfoto, dan memvideo kondisi jenazah Yosua dari dekat sebelum dimakamkan. ”Caranya, misalnya, minta ke petugas agar ditambah formalin ke jenazah, yang akhirnya ada waktu mengambil semua temuan luka di jenazah,” ujarnya.

Selain kuku yang dicabut, ada memar jeratan tali di leher, luka di hidung, sayatan di bibir, pergeseran rahang, sobekan di belakang telinga, telinga bengkak, dan bahu rusak. ”Semua itu yang membuat otopsi ulang diperlukan,” paparnya.

Dia menyatakan, dalam gelar perkara itu, polisi memang berencana menjelaskan hasil otopsi sebelumnya. Tapi, kuasa hukum menolak karena otopsi janggal sejak awal. ”Kejanggalan itu juga terlihat dari surat permohonan otopsi dari Kapolrestro Jaksel dengan surat hasil otopsi dan surat akta kematian,” tuturnya. 

Dalam surat permohonan otopsi, usia jenazah disebut 28 tahun. Tapi, dalam surat hasil otopsi dan surat akta kematian, usia jenazah disebut 21 tahun. ”Jadi, jenazahnya sama-sama lelaki, tapi usianya berbeda. Aslinya usia Brigadir Yosua 28 tahun,” paparnya.

Kejanggalan surat hasil otopsi dan akta kematian itu juga disampaikan dalam gelar perkara. Menurut Kamaruddin, penyidik yang hadir dalam gelar perkara tersebut sama sekali tidak bisa membantah. ”Kan ada jenderal bintang dua juga saat gelar perkara itu,” terangnya.

Kamaruddin juga berkomentar terkait dengan handphone milik Yosua yang disebut sempat hilang. Handphone atau ponsel tersebut oleh Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo dipastikan tidak hilang dan saat ini sudah berada di Puslabfor. ”Soal handphone ini, saya juga melakukan investigasi sendiri,” terang Kamaruddin. Hasil temuannya, nomor kontak yang tersimpan di handphone Brigadir Yosua telah dihapus. Yang ada hanya dua nomor handphone milik Yosua sendiri. ”Kan almarhum punya dua nomor handphone. Tinggal itu saja di handphone-nya. Nomor handphone lainnya dihapus,” terangnya. 

Dia menyatakan sangat tidak logis bila handphone milik seseorang hanya menyimpan dua nomor. Apalagi, dua nomor itu milik sendiri. Semua kejanggalan itu semakin meyakinkan keluarga dan kuasa hukum bahwa terjadi pembunuhan berencana terhadap Yosua. ”Disiksa dulu, dimintai password nomor handphone, baru dibunuh. Atau dibunuh dulu, kemudian handphone-nya dihapus semua kontaknya,” jelasnya.

Kuasa hukum juga mempertanyakan rekaman CCTV yang disebut sudah diamankan penyidik. Sebelumnya, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa rekaman CCTV yang selama ini dicari telah ditemukan. Rekaman video diambil dari CCTV yang berada di dalam kediaman Kadivpropam dan di pos sekuriti Kompleks Perumahan Polri. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi mengungkapkan bahwa rekaman CCTV itu didapat dari sejumlah sumber. Namun, masih diperlukan penyesuaian agar rekaman tetap utuh dan berurutan. ”Kadang-kadang ada tiga CCTV dari satu titik yang sama. Tapi, waktunya berbeda-beda,” ujarnya.

Kamaruddin meragukan keaslian rekaman CCTV itu. Sebab, CCTV tersebut telanjur dilucuti atau diambil pihak ketiga. Jika rekaman CCTV itu benar-benar ditemukan polisi, dia mengaku sangat bersyukur. Tapi, biasanya CCTV sebagai barang bukti dalam sebuah kasus itu diperlihatkan kepada kuasa hukum. ”Sampai saat ini kami tidak diperlihatkan apa pun. Kami akan tanyakan,” tegasnya. 

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Kadivpropam, Karopaminal, dan Kapolrestro Jaksel. Menurut Kamaruddin, hal itu akan memperlancar serta mempercepat pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut. Kamaruddin mengatakan, semua permintaan keluarga Brigadir Yosua telah diakomodasi Kapolri. ”Penyidik kini menjadi lebih objektif bekerja menggunakan asas praduga tidak bersalah,” katanya.

Pada bagian lain, Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) mendesak Polri mengusut dugaan obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum yang ditengarai dilakukan pihak-pihak tertentu. Desakan itu merujuk pada indikasi upaya menghilangkan atau merusak barang bukti, salah satunya CCTV.

”Kepolisian perlu memastikan seperti apa CCTV yang sudah ditemukan itu. Kalau ternyata rusak atau tidak terbaca, ya patut diduga ada upaya menghalangi proses hukum,” kata Judianto Simanjuntak, advokat Tampak, kepada Jawa Pos kemarin (21/7).

Judianto juga mendesak kepolisian menelusuri apakah ada intervensi terhadap Bharada E. Sebab, Bharada E sangat ngotot mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan Yosua. Menurut Judianto, keterangan Bharada E itu harus dikaitkan dengan ketentuan kepemilikan senjata api di kalangan Polri. ”Sejak awal, itu (senjata Glock 17 yang digunakan Bharada E, Red) kan layak dipertanyakan,” imbuhnya.

Jika memang ada indikasi intervensi terhadap Bharada E, tentu bisa masuk kriteria obstruction of justice. Sebab, keterangan yang disampaikan dalam kondisi tertekan bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum. ”Jika ada indikasi bahwa Bharada E dipaksa mengakui kepemilikan senjata, ya itu masuk kriteria menghalangi penyelidikan,” tegasnya.

Komentar Jokowi

Untuk kali ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan statemen pada kasus penembakan Brigadir Yosua. Dia meminta Polri benar-benar serius mengusut kasus itu. Jokowi juga menegaskan agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan transparan. ”Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan,” tegas Jokowi saat menyampaikan keterangan di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo.

Jokowi menegaskan, transparansi itu penting agar tidak ada keragu-raguan masyarakat terhadap Polri. ”Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” imbuhnya. 

Editor : izak-Indra Zakaria