JAKARTA –Kasus pencatutan identitas komisioner KPU dalam syarat keanggotaan partai politik mendapat atensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Lembaga pengawas itu akan menindaklanjuti untuk mengecek motif terkait indikasi pelanggaran tersebut.
Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, data puluhan anggota KPU yang masuk dalam sistem informasi partai politik (sipol) akan menjadi temuan awal. Jika benar terjadi, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Sebab, ada dua kemungkinan terkait itu.
’’Bisa saja karena kesengajaan parpol atau sebaliknya memang yang bersangkutan masuk sebagai anggota parpol,’’ ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (7/8).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, pihaknya juga tengah mengumpulkan kasus-kasus serupa. Di Bawaslu, dia juga sudah memerintahkan jajaran di seluruh daerah untuk mengecek apakah ada yang dicatut atau tidak. ’’Kita lagi mendata, menelusuri info awal tersebut untuk kami jadikan apakah ini temuan,’’ ujarnya.
Soal tindakan jika hal itu dilakukan sengaja, Bagja menyebut sangat bergantung pada fakta yang didapat. Pihaknya juga akan melakukan kajian dan analisis lebih dulu. ’’Apakah nanti masuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lain atau pidana,’’ imbuhnya.
Yang terpenting untuk saat ini, kata dia, nama-nama anggota partai yang terindikasi melanggar harus dibersihkan sekaligus diperbaiki. ’’Nanti, proses pidananya menyusul atau tidak akan kita lihat,’’ tuturnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyerahkan aspek pelanggaran hukum pada kasus pencatutan nama kepada Bawaslu RI. Sebab, mandatory, penelusuran dugaan pelanggaran memang kewenangan mereka. ’’Pelanggaran atau tidak itu otoritas Bawaslu,’’ kata dia.
Adapun KPU, akan bekerja pada ranah administrasi. Di mana jika ada data yang diberikan partai tidak sesuai atau melanggar, maka akan dilakukan klarifikasi. Bila data benar, maka dinyatakan memenuhi syarat. Namun jika mencatut, maka akan dinyatakan data tidak memenuhi syarat. ’’Bagi KPU, sifatnya hanya administratif,’’ tegasnya.
Pimpinan Bawaslu dan DKPP kemarin melakukan pemantauan verifikasi administrasi yang berlokasi di Hotel Borobudur Jakarta. Di situ, mereka melihat langsung kerja para staf KPU yang mengecek keterpenuhan data yang disetor sejumlah partai yang sudah mendaftar. Dalam proses verifikasi, KPU menerjunkan delapan tim. Di mana masing-masing terdiri dari 12 orang.
Hasyim menuturkan, tim verifikator bekerja secara profesional. Untuk menghindari penyelewengan, semua tim tidak diperkenankan membawa telepon seluler saat bekerja. Mereka juga diinapkan di hotel. Hal itu semata-mata agar tim terhindar dari komunikasi pihak luar, khususnya partai politik. (far/bay/jpg/rdh/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria