JAKARTA- Pemerintah memberi sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik. Rencana kenaikan BBM ini pun mendapat kritikan dari anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan. Menurutnya, pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya.
Penolakan itu bahkan disampaikan Irwan di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/8/2022). Usai membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya, Irwan menyerukan AHY sebagai presiden sembari menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena masyarakat dinilai sedang kesulitan.
"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden!" seru Irwan dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan lain, Irwan menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi alasan ketidaksetujuan kenaikan harga BBM. Politikus asal Kaltim ini mengatakan bahwa rakyat dalam kondisi susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat.
"Kenaikan BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka," ujar Irwan, Senin (22/8/).
Selain itu, efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain sektor lainnya.
"Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalo di tingkat grassroot saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap)," tegas pria yang juga menjadi ketua DPD Demokrat Kaltim.
Ia pun mengapresiasi program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperti MyPertamina. Namun hal itu baru sebagian kecil usaha yang bisa dilakukan.
"Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," pungkasnya. (adv/waz)
Editor : izak-Indra Zakaria