Irwan dengan tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat. Rakyat yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik.
JAKARTA – Dua agenda besar menjadi perjuangan Irwan Fecho bersama Fraksi Demokrat DPR RI, yakni mengupayakan kenaikan gaji PNS/TNI/Polri dan merevisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Tentang LLAJ tersebut terkait tuntutan para sopir ojek online (ojol) menuntut payung hukum dan legalitas profesi mereka ketika demo di DPR RI, Senin (29/8) lalu. Dalam demo tersebut, massa ojol juga menolak kenaikan harga BBM, menuntut adanya perubahan potongan komisi pendapatan mitra, dan revisi perjanjian kemitraan.
Tentang tuntutan tersebut, anggota Komisi V DPR RI Irwan langsung menemui massa ojol yang tengah berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Irwan mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas revisi UU 22/2009 tentang LLAJ.
"Komisi V menyambut baik aspirasi teman-teman ojol. Kami sekarang dalam proses revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saya sepakat harus ada payung hukum yang mengatur ojek online. Tentang potong komisi, hanya UU yang bisa mengatur dan turunkan," kata anggota Komisi V DPR RI Irwan, dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Irwan mengatakan, payung hukum kepada ojol akan diperjuangkan. Dia menyebut, selain revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihaknya berupaya membuat undang-undang yang membahas aturan transportasi online.
"Tadi didiskusikan ada alternatif lain, artinya kita akan merancang suatu konsep UU yang mengatur transportasi online. Saya pribadi berpihak pada saudara sekalian, berpihak pada rakyat yang kita wakili, karena kita sangat mengetahui bahwa anda sekalian berjuang demi kehidupan keluarga masing-masing," terang Irwan.
Menurut dia, Komisi V memberikan apresiasi kepada driver ojol yang perjuangkan tarif transportasi online. Komisi V akan perjuangkan aspirasi tersebut, terutama menyangkut payung hukum dan revisi UU LLAJ.
Irwan juga menyebut, sebelum ini Fraksi Demokrat telah memberikan pandangan menolak kenaikan harga BBM di depan sidang paripurna DPR RI, Selasa (23/8) lalu. Bagi Partai Demokrat, kenaikan harga BBM berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.
Sementara itu, Irwan juga menyampaikan permintaan Fraksi Demokrat agar kenaikan gaji PNS/TNI/Polri dan perangkat bisa disegerakan. Kenaikan terakhir gaji PNS di 2019, dengan angka tak sampai 5 persen.
“Jangan lupakan kenaikan gaji PNS/TNI/Polri untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Jangan pula lupakan mereka aparatur negara yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).” tutup dia. (adv/waz/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria