JAKARTA – Dugaan rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dkk menunjukkan betapa mudahnya kepolisian merekayasa sebuah perkara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut rekayasa semacam itu bukan yang pertama. Ada 27 dugaan rekayasa kasus diidentifikasi terjadi selama 2019-2022.
Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brillian menjelaskan puluhan dugaan rekayasa kasus itu umumnya berupa jebakan perkara dalam pengedaran narkoba, mendapatkan pengakuan secara paksa melalui intimidasi serta tindak kekerasan, serta salah tangkap atau tindakan penangkapan tanpa prosedur yang diatur dalam KUHAP.
”Kontras mendampingi serta mengeluarkan respons terhadap empat rekayasa kasus (dari 27 dugaan rekayasa kasus) yang dilakukan oleh Polri, baik itu rekayasa kasus pembunuhan, kekerasan, hingga kasus narkoba,” kata Rozy dalam konferensi pers secara dalam jaringan (daring), kemarin (5/9).
Rozy memerinci, 27 dugaan rekayasa kasus itu tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Oknum polisi yang diduga melakukan rekayasa kasus itu tercatat bertugas di tiga institusi Polri. Mulai dari Polda, Polres hingga Polsek. ”Dari 27 peristiwa rekayasa kasus itu, delapan diantaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkotika,” ungkapnya.
Menurut Rozy, jebakan perkara yang dimaksud dalam rekayasa kasus itu identik dengan tindakan kesengajaan memasukkan barang bukti narkoba kepada orang tertentu, kemudian menangkapnya. Sementara modus salah tangkap, identik dengan penindakan yang tidak disertai dengan surat tugas. ”Dan dilakukan dengan tindak penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang,” ujarnya.
Rekayasa kasus dengan modus jebakan perkara pernah menimpa RN, seorang remaja di Binjai, Sumatera Utara, yang dijebak membeli sabu oleh anggota Polres Binjai pada 21 Maret lalu. ”Akibat dari dugaan rekayasa itu, Kasat Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya,” terang Rozy.
Sementara contoh salah tangkap dialami MS, warga Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu. Dalam penangkapan tersebut, MS sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. ”Padahal korban (MS) sama sekali tidak mengetahui apa pun,” imbuhnya.
Sementara Polri terbuka untuk menerima kritik dari Kontras terkait dugaan rekayasa kasus. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, analisa untuk memberikan penilaian terhadap Polri tentunya diterima dengan terbuka.”untuk siapapun itu, POlri menerima kritik,” ujarnya.
Analisa yang dilakukan Kontras tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Semua catatan tersebut mendorong agar POlri menjadi lebih baik. ”Kami akan menghilangkan upaya-upaya yang disebutkan itu,” ujarnya.
Tugas utama Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Semua tugas itu akan dijalankan dengan baik untuk masyarakat. ”POlri akan menindak anggota yang melakukan pelanggaran,” terangnya. (tyo/idr)
Editor : izak-Indra Zakaria