Menang di Persidangan, Negara Diwajibkan Bayar Rp 62 M

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 10 September 2022 | 10:23 WIB
Photo
Photo

PADANG – Republik Indonesia yang baru berumur lima tahun sedang krisis keuangan pada 1950. Lim Tjiang Poan, seorang pengusaha rempah, pun bersedia meminjamkan utang sebesar Rp 80.300 kepada pemerintah. 

Namun, utang itu tidak pernah dibayarkan. Januari lalu, Hardjanto Tutik, anak Lim Tjiang Poan, akhirnya menggugat Presiden Joko Widodo (tergugat I), Menteri Keuangan Sri Mulyani (tergugat II), dan DPR RI (tergugat III) untuk membayarkan utang tersebut. Setelah sidang sejak Januari lalu, gugatan itu akhirnya dikabulkan. 

Seperti dilansir Padang Ekspres, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumatra Barat, memerintahkan pemerintah membayarkan uang Rp 62 miliar kepada Hardjanto Tutik. ’’Memerintah tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar utang negara sebesar Rp 80.300 kepada Hardjanto Tutik, yang dikonversikan kepada emas murni seberat 21 kg emas beserta bunga sebesar 42 kg emas,’’ ucap hakim ketua Ferry Ardiansyah saat membacakan amar putusan di ruang persidangan pada Rabu (7/9).

Menanggapi putusan itu, Amiziduhu Mendrofa selaku penasihat hukum Hardjanto mengatakan, jika ditotalkan utang (pokok) ditambah bunga, didapat utang yang harus dibayarkan negara sebanyak 63 kilogram emas murni atau sekitar Rp 62 miliar.

Dalam persidangan tersebut, hakim menilai Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 466 Tahun 1978 yang menyatakan utang itu sudah kedaluwarsa merupakan hal yang tidak bisa diterima. Sebelum masuk ke sidang gugatan, PN Padang sudah memfasilitasi mediasi kedua pihak. Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dan tergugat. (cr1/c18/ttg/jpg/far)

Editor : izak-Indra Zakaria