DIREKTUR eksekutif Safenet Damar Juniarto mengatakan, rentetan kasus kebocoran data menunjukkan situasi keamanan siber di Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan, kebocoran data pengguna sim card sebanyak 1,3 miliar pada awal september lalu, tercatat sebagai kasus yang terbesar di Asia.
"Ini seperti tsunami, yang datang terus menerus," ujarnya, Minggu (11/8). Sayangnya, lanjut dia, berbagai kasus itu belum mendapat penanganan serius. Bahkan, menguap tanpa ada penyelesaian terhadap pelaku.
Mestinya, masifnya kasus kebocoran data belakangan ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. Dia mendesak pemerintah untuk lebih serius. Jangan sampai, pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 2019 soal perlindungan data tidak diimplementasikan.
Kebocoran data, lanjut Damar, tidak bisa dianggap sepele. Sebab, keamanan data pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Jika dengan mudahnya bocor, artinya negara gagal memberikan perlindungan. Untuk perbaikan, Damar menyebut ada sejumlah hal yang harus diperkuat. Yang utama adalah sistem keamanan siber. Hingga saat ini, Indonesia termasuk negara yang belum punya Undang-undang Keamanan Siber. Padahal, dibutuhkan untuk memperkuat kerangka pengamanan.
"Kita juga belum punya lembaga yang mumpuni untuk menangani keamanan siber. Meski kita sudah punya BSSN," imbuhnya. Ke depan, dia berharap agar sistem keamanan dan kelembagaannya di perkuat. Hal lain yang juga harus ditertibkan adalah penggunaan data di sektor privat atau swasta. Karena sebagian kasus kebocoran terjadi di swasta. Bahkan di perusahaan sekelas unicorn pernah mengalami kebocoran.
"Kita bisa lihat data, baik swasta maupun lembaga publik belum baik memperhatikan data pengguna," imbuhnya. Di sektor swasta, dia mengusulkan agar kegiatan pengumpulan data publik lebih diperketat. Untuk mekanismenya misalkan, data yang tersimpan tidak dibuat terbuka. Melainkan disamarkan pada beberapa huruf. Kemudian, data juga dilakukan enkripsi sehingga tidak bisa diakses secara “telanjang”. "Kalaupun bocor, pembobol enggak bisa menjual karena data terlindungi," kata Damar.
Lebih lanjut lagi, Damar juga berharap pemerintah secara serius menindak praktik jual beli data di pasar gelap. Sebab, jika demand market dibiarkan tumbuh, upaya pembobolan akan terus dilakukan. Mengingat motif utama kasus pembobolan adalah ekonomi.
Safenet sendiri, kata Damar, tengah berupaya menggalang perlindungan. Mulai pekan lalu, bersama sejumlah lembaga Safenet membuka posko pengaduan. Langkah itu diambil untuk mewadahi kekecewaan masyarakat yang merasa dibobol datanya. "Kalau merasa jadi korban bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama berjuang," tegasnya. (idr/far/lum/wan)
Editor : izak-Indra Zakaria