JAKARTA–Beberapa tahun terakhir pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pembukaan Fakultas Kedokteran baru. Beredar kabar bahwa kebijakan moratorium itu bakal dicabut. Sejumlah kalangan mengingatkan, faktor kualitas harus ditekankan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran baru.
Kabar pencabutan kebijakan moratorium Fakultas Kedokteran baru muncul di tengah isu Indonesia sedang kekurangan dokter. Tetapi hingga Selasa (13/9) malam, informasi soal bakal dicabutnya moratorium itu belum bisa dipastikan. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam saat dikonfirmasi belum menjawab.
Mantan Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Faqih menceritakan, kebijakan moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran baru, diambil karena ada beberapa faktor. “Yang saya tahu itu, banyak Fakultas Kedokteran yang dari hasil evaluasi harus ditata,” katanya saat menghadiri peluncuran KlikDokter Run Fest, ajang lari yang bakal digelar di Jogjakarta akhir Oktober nanti.
Daeng berharap, Fakultas Kedokteran yang sebelumnya bermasalah tersebut, diperbaiki dulu. Jadi tidak begitu saja membuka Fakultas Kedokteran baru. Menurut dia, di antara persoalan Fakultas Kedokteran adalah kekurangan dosen. Sehingga ada sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran di sebuah perguruan tinggi yang telantar tidak bisa mengikuti perkuliahan.
Rasio antara dosen dengan mahasiswa di Fakultas Kedokteran harus diperbaiki. Sehingga perguruan tinggi tidak asal-asalan mendirikan Fakultas Kedokteran. Begitupun dengan sarana dan prasarana perkuliahan juga harus diperhatikan.
Sebab kehadiran sarana dan prasarana begitu penting untuk menunjang perkuliahan Fakultas Kedokteran. Termasuk di antaranya sarana laboratorium dan Rumah Sakit Pendidikan. “Selain itu perlu ditata pengaturan tentang seleksi dan aturan tentang biaya kuliah,” tuturnya.
Daeng mengatakan, biaya kuliah kedokteran sampai sekarang juga masih jadi polemik. Semua pihak mengetahui biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Rata-rata untuk di Jabodetabek, biaya masuk kuliah Fakultas Kedokteran berkisar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta lebih. Biaya itu belum termasuk SPP yang dibayar setiap semesternya.
Menurut dia, pemerintah harus mengatur biaya kuliah di Fakultas Kedokteran. Supaya anak-anak pintar tapi secara ekonomi tidak mampu, bisa kuliah menjadi calon dokter. “Jika tidak mampu mengontrol biaya kuliah kedokteran, pemerintah harus menyiapkan beasiswa yang luas untuk masyarakat kurang mampu menjadi dokter,” tandasnya.
Daeng berharap ke depan pemerintah dengan tegas menerapkan kebijakan reward and punishment bagi kampus pengelola Fakultas Kedokteran. Bagi kampus yang tidak mematuhi aturan, harus diberikan sanksi. Termasuk pencabutan izin dan sejenisnya. Untuk kampus yang bagus dalam mengelola Fakultas Kedokteran diberikan reward tertentu sesuai kebutuhan. (jpg/kri/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria