JAKARTA-Komisi I DPR RI menegaskan bahwa mereka memberikan perhatian serius terhadap kasus kebocoran data yang berulang terjadi. Anggota Komisi I Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, komisinya telah membentuk panitia kerja (panja) tentang kebocoran data. “Pembentukan panja sudah diputuskan dalam rapat Komisi I,” terangnya. Melalui panja itu, kata Dave, Komisi I akan berupaya mengurai berbagai persoalan terkait kebocoran data yang sangat marak.
Panja akan melakukan berbagai pertemuan dengan pemerintah, akademisi, pakar, praktisi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Panja juga bakal membahas persoalan kebocoran data yang selama ini terjadi. Apa saja penyebab kebocoran data dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Jangan sampai pemerintah hanya mengimbau agar para hacker tidak melakukan peretasan, tapi tidak mencari solusi dari masalah tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pembentukan panja kebocoran data menjadi bukti keseriusan Komisi I dalam menyelesaikan kasus yang terus berulang. Kasus kebocoran data harus disikapi secara serius. Pemerintah harus melindungi data pribadi masyarakat. “Pengamanan data harus betul-betul ditingkatkan,” tutur Dave. Komisi I dan pemerintah memang sudah membentuk RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan menjadi undang-undang (UU).
Namun demikian, lanjut Dave, perangkat hukum itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kebijakan turunan yang bisa dijalankan. Pemerintah harus membuat sistem pengamanan data yang baik, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Dave menambahkan, bukan hanya pemerintah yang melakukan pengamanan data pribadi. Masyarakat juga harus membantu upaya yang dilakukan pemerintah.
Salah satunya, masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain. “Masyarakat tidak boleh cepat tergiur dengan berbagai penawaran di media digital, yang meminta data pribadi,” tegasnya. Salah satu amanah dalam RUU PDP adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Nantinya lembaga tersebut akan bekerja langsung di bawah presiden. Rabu (15/9) pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah memberikan pandangan terkait hal itu.
Menurut Lina, membuat lembaga baru bukan berarti menyelesaikan masalah. Dalam konteks perlindungan data pribadi, dia mengatakan sudah ada BSSN serta Kemenkominfo. Dia menilai dua instansi tersebut sudah cukup untuk mengamankan data masyarakat dari serangan peretas. Dia justru mengkhawatirkan ketika terlalu banyak lembaga atau badan, nanti yang terjadi malah saling lempar tanggung jawab.
Lina mengungkapkan, di tengah serangan peretas atas nama Bjorka, publik baru saja disuguhkan saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah. Yaitu antara Kemenkominfo dengan BSSN. ’’Kejadian seperti itu jangan terulang kembali,’’ katanya. Dia menegaskan publik tidak mau tahu soal perlindungan data mereka jadi tanggung jawab Kemenkominfo atau BSSN. Masyarakat tahunya data mereka harus aman di tangan pemerintah.
Selain itu, Lina menekankan bahwa masyarakat tidak mau tahu soal motif dari peretas. Apakah motif ekonomi, politik, atau sebagainya seperti yang diucapkan oleh Menhan Mahfud MD yang menyatakan bahwa motif peretas Bjorka gado-gado. ’’Masyarakat tidak peduli motifnya apa,” imbuhnya. Dia pun kembali menegaskan, masyarakat hanya perlu kepastian data mereka benar-benar aman di tangan pemerintah. ”Yang penting datanya aman,’’ tandasnya. (lum/syn/wan/jpg/far)
Editor : izak-Indra Zakaria