JAKARTA – Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi terus digodok. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi isu pemerintah akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kemarin (23/8) setelah meninjau renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jokowi menegaskan bahwa kenaikan Pertalite ini tidak boleh sembrono.
Beberapa kabar menyebut, pemerintah berencana untuk menaikan harga Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi di kisaran Rp 10.000. "Semuanya saya suruh hitung betul sebelum diputuskan," tuturnya. Dia ingin perhitungan dilakukan secara detail.
Jokowi menyadari jika kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite. ”Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ungkapnya. Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Jokowi juga mengingatkan jika kenaikan Pertalite ini bisa mempengaruhi kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, saat ini seluruh skema penghitungan terus dimatangkan. ‘’Pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, kita sudah siapkan. Dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada bapak Presiden. Menunggu skenario,’’ jelasnya, (23/8).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut, jika harga BBM bersubsidi naik tentu akan timbul dampak yang signifikan bagi ekonomi.
Faisal menyebut, dampak itu dipicu karena pertalite adalah BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. ‘’Di tahun 2021 saja, konsumsinya sampai 79 persen terhadap total konsumsi bensin. Di tahun ini lebih dari 80 persen porsi konsumsinya karena mobilitas masyarakat makin leluasa,’’ jelasnya kepada Jawa Pos, kemarin.
Terlebih, pemerintah juga telah lebih dulu menaikkan harga pertamax. Hal itu menimbulkan adanya gap yang lebar antara pertamax dan pertalite. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi pertamax juga ada yang beralih ke pertalite yang lebih terjangkau. Itu memicu peningkatan volume konsumsi pertalite.
Faisal melanjutkan, apabila menggunakan asumsi jika harga baru pertalite di kisaran Rp 10 ribu, akan memicu tambahan inflasi di atas 3 persen. Apabila tanpa ada kenaikan harga BBM, total inflasi di 2022 diperkirakan ada di kisaran 5-6 persen.
Artinya, jika ada tambahan 3 persen inflasi, maka ada kemungkinan inflasi melonjak di kisaran 7,5 – 8 persen terhadap total inflasi. ‘’Bahkan bisa lebih peningkatannya,’’ imbuhnya.
Sejalan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang mungkin terjadi, praktis akan menimbulkan kenaikan harga bahan pangan. ‘’Biasanya selalu begitu, BBM naik ya harga pangan naik,’’ kata Faisal.
Saat ini, inflasi di komoditas pangan bergejolak (volatile food) ada di kisaran 11 persen. Bayangkan saja jika angka 11 persen itu terus terkerek naik jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.
‘’Ini artinya dampak ke masyarakat menengah ke bawah akan sangat besar. Masyarakat menengah ke atas bagaimana? Tidak banyak pengaruh, mereka akan tetap bisa membeli barang seperti biasa. Tapi ya mungkin pembelian barang non esensial jadi berkurang,’’ jelas Faisal.
Dilemma kenaikan itu tentu harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Apalagi saat ini momentum pemulihan ekonomi tengah berlangsung. ‘’Dampaknya bisa kemana-mana,’’ tuturnya.
Jangankan bagi masyarakat umum, dampak kenaikan harga BBM subsidi bagi pelaku usaha pun bukanlah hal yang mudah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. Dia mengakui hal itu adalah sesuatu yang berat. Namun, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa pengusaha-pengusaha yang bernaung di bawah Kadin Indonesia siap membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.
”Kami sebagai usahawan bisa merasa bahwa ini (subsidi, red) adalah tantangan besar untuk negara ini. Namun kami siap di sini untuk membantu dan mendukung, bagaimana seyogyanya kita bisa bersatu dan bersama sama,” ujar Arsjad.
Arsjad mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah relatif membaik. Namun kedepannya, dinilai masih banyak tantangan yang tetap harus dihadapi Indonesia. ”Meski perekonomian Indonesia telah membaik, namun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, termasuk risiko resesi global serta inflasi energi dan juga pangan, dikarenakan perang Rusia dan Ukraina,” tambahnya.
Terkait program transisi energi, Arsjad menjelaskan bahwa Kadin Indonesia sudah melaksanakan program Net Zero Hub, termasuk di dalamnya melibatkan pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). ”Sehingga mereka juga ikut siap untuk menyambut target pemerintah Net Zero Emission pada tahun 2060,” urainya.
Di luar subsidi, Arsjad juga menyinggung mengenai Pemilihan Umum 2024 mendatang. Dia berharap pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan aman dan lancar sehingga kestabilan pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan banyak pihak, dapat terjaga.
”Kami berharap ajang pemilu 2024 menjadi ajang untuk makin mempersatukan bangsa. Agar semua pemimpin bangsa makin diharapkan untuk bersama sama menjaga kestabilan dari pada politik sebelum dan selama dan setelah pesta demokrasi, karena memang kami merasa stabilitas adalah kunci, untuk kita menjaga kestabilan ekonomi ke depan," pungkas Arsjad.
Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, jika konsumsi BBM terus meningkat, maka anggaran subsidi energi dan kompensasi di 2022 yang mencapai Rp 502,4 triliun tidak akan cukup.
‘’Kita memeperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini, maka Rp 502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi,’’ jelasnya pada raker dengan Badan Anggaran DPR RI, kemarin (23/8).
Dari hitungannya, perlu tambahan anggaran Rp 198 triliun untuk mensubsidi pertalite dan solar. Tambahan itu diperlukan apabila tidak ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Ani menyebut, pemerintah kini hanya memiliki tiga pilihan. Pertama, menambah anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses. Ketiga, menaikan harga BBM bersubsidi.
‘’Tiga-tiganya enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena anggaran subsidi dana kompensasi itu sudah naik tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp 502 triliun, tetapi ternyata masih kurang,’’ jelasnya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Deny Djukardi menegaskan, pihaknya berupaya memastikan keandalan pasokan di tengah momen kritis seperti ini. Pihaknya menyebut bahwa pasokan BBM wilayah Jatimbalinus mencapai 42,7 ribu kilo liter (KL). ’’Dengan stok seperti ini, ketahanan kami mencapai rata-rata 10 - 15 hari,’’ ungkapnya.
Dia mencontohkan penyaluran BBM untuk wilayah Jawa Timur. Misalnya, penyaluran BBM jenis gasoline yang mencapai 14,1 ribu kilo liter (KL) per hari. Sedangkan, penyaluran gasoil mencapai 9,6 ribu KL per hari.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui terminal BBM yang tersebar di beberapa tempat. Yaitu, Tuban, Surabaya, Malang, Madiun, Banyuwangi dan Camplong. Titik-titik tersebut mengeluarkan rata-rata 45,2 ribu KL BBM per hari. ’’Kami harus menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014. Mereka diperuntukkan mereka yang berhak dan kurang mampu secara ekonomi,’’ jelasnya.
Namun, dia menghimbau bahwa masyarakat tidak panik. Sebab, hal tersebut membuat stok di SPBU cepat habis. Sedangkan, distribusi BBM melalui mobil tangki seringkali butuh waktu untuk menyesuaikan lonjakan. (dee/lyn/agf/bil)
Editor : izak-Indra Zakaria