JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) berencana membacakan putusan uji materi presidential threshold (PT) 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (29/9). Partai Islam itupun kaget dengan keputusan MK yang terbilang cepat.
Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru mengaku kaget, kecewa, dan sedih dengan adanya surat panggilan sidang MK terkait agenda pengucapan putusan hari ini. ''Padahal proses pembuktian belum dilakukan melalui persidangan di MK,'' terangnya (28/9).
Menurut Zainuddin, setelah proses sidang pemeriksaan pendahuluan, seharusnya diagendakan pembuktian atas dalil yang disampaikan pemohon. Misalnya, dengan menghadirkan ahli yang telah disiapkan. ''Ini kok bisa langsung sidang pembacaan putusan. Kami sangat kaget dengan cara kerja MK yang seperti ini,'' ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa ada asas umum hukum acara dalam sistem peradilan MK. Salah satunya adalah asas audi et alteram partem atau hak untuk didengar secara seimbang. Menurutnya, asas itu tidak diterapkan, karena PKS selaku pemohon belum sepenuhnya didengarkan. Pemohon tidak diberi ruang untuk membuktikan permohonan yang disampaikan.
Zainudin menilai bahwa ruang sidang MK seharusnya membuka peluang untuk mendiskusikan mengenai angka PT yang rasional dan proporsional, dengan melibatkan publik secara luas. Apalagi, ruang tersebut telah tertutup di parlemen, karena usulan PKS ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.
Dia menegaskan, PT seolah-olah seperti barang yang haram untuk didiskusikan, termasuk di ruang sidang MK. Padahal, tawaran yang disampaikan PKS berbeda dengan gugatan sebelumnya. ''Sayang sekali apabila kami tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan,'' paparnya.
Terpisah, juru bicara MK Fajar Laksono enggan berkomentar terkait hal itu. Secara substansi, putusan adalah kewenangan penuh sembilan hakim. Jika berkaca pada gugatan-gugatan sebelumnya, perkara yang diputus tanpa sempat masuk pokok perkara disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya gugatan dianggap tidak jelas, tidak memenuhi legal standing, atau dianggap nebis in idem atau tidak ada hal baru dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya. (lum/far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria