JAKARTA–Di tengah fenomena kelangkaan vaksin meningitis, desakan supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat terus menguat. Pemerintah siap memberikan kelonggaran aturan vaksinasi meningitis untuk jamaah umrah. Namun menunggu kepastian kebijakan resmi dan tertulis dari Pemerintah Arab Saudi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan, regulasi kewajiban vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah yang berlaku di Indonesia, mengikuti ketentuan aturan Saudi. Memang benar ada informasi bahwa saat tiba di Saudi, jamaah umrah tidak lagi dicek status vaksinasi meningitisnya.
Nadia mengatakan, soal adanya kebijakan Saudi bahwa vaksinasi meningitis untuk umrah sifatnya anjuran, juga belum berupa kebijakan resmi tertulis. "Jadi kita tunggu aturan tertulisnya," terang dia di Jakarta, Kamis (29/9).
Nadia menegaskan, pemerintah Indonesia siap merevisi aturan atau syarat perjalanan umrah. Termasuk soal vaksinasi meningitis. Sepanjang sudah ada aturan resmi dan tertulis dari Saudi.
Dia mengatakan, Kemenkes sampai saat ini menjalankan aturan sesuai kebijakan tertulis dari Saudi. Yaitu, jamaah umrah dan haji wajib mendapatkan suntikan vaksinasi meningitis. Kondisi ini yang kemudian memicu persoalan di Tanah Air. Sebab, stok vaksin meningitis sedang langka. Pemerintah masih berupaya mendatangkan vaksin meningitis pada Oktober depan.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, beberapa hari lalu mereka menggelar pertemuan dengan Kemenkes dan travel umrah. Pertemuan itu membahas persoalan kelangkaan vaksin meningitis. Hasilnya, Kemenkes belum bisa mengeluarkan kebijakan khusus terkait kelangkaan vaksin meningitis.
"Karena Kemenkes menunggu kebijakan khusus dari Saudi," katanya. Pada prinsipnya, Hilman mengatakan, perlu diambil kebijakan yang baik dan tidak boleh merugikan jamaah. Jangan sampai terjadi kasus jamaah umrah gagal berangkat gara-gara vaksin meningitis.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag Nur Arifin mengatakan, mereka akan memastikan informasi bahwa Saudi tidak lagi mewajibkan vaksin meningitis untuk jamaah umrah. "Kami sedang koordinasi dengan KJRI Jeddah untuk memperoleh dokumen yang berkekuatan hukum, bahwa vaksin meningitis sudah tidak diperlukan," katanya.
Arifin menyebut, Kemenkes siap mengubah kebijakan soal vaksinasi meningitis untuk jamaah umrah. Kemenkes siap mengeluarkan kebijakan tidak mewajibkan vaksin meningitis bagi calon jamaah umrah. Selama ada dokumen resmi dan berkekuatan hukum berisi membatalkan kebijakan vaksin meningitis seperti yang selama ini berlaku.
Informasi yang diterima Kemenag saat ini sudah masuk ke Indonesia sebanyak 220 ribu dosis vaksin meningitis. Vaksin ini masuk ke Tanah Air melalui Biofarma. Diharapkan pada Oktober mendatang sudah bisa disuntikkan ke calon jamaah umrah.
Informasi lainnya peningkatan jumlah jamaah umrah tahun ini, di luar prediksi Kemenkes. Sejatinya sepanjang 2022 ini Kemenkes sudah mendatangkan vaksin meningitis sebanyak dua kali. Vaksin itu sudah didistribusikan ke KKP dan klinik swasta. Kemenkes juga menyatakan vaksinasi meningitis tidak bisa digantikan dengan mengonsumsi obat tertentu.
Selain itu, Kemenkes saat ini menugaskan petugas KKP di bandara selama 24 jam. Sistem ini diambil setelah ada kejadian 90 orang lebih jamaah umrah yang ketinggalan pesawat karena tidak mendapatkan validasi dokumen vaksinasi (International Certificate Vaccination/ICV) hingga jam take off. Kemenkes menyatakan kejadian pada 26 September di Bandara Juanda itu murni karena miskomunikasi antara KKP dan maskapai. (wan/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria